Stok Blanko e-KTP Menipis, Komisi A Soroti Perencanaan Pemkot Surabaya
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi. -Arif Alfiansyah-
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyoroti permasalahan menipisnya stok blanko e-KTP di Kota Surabaya.
BACA JUGA:HUT Ke-55 SKH Memorandum, Azhar Khafi: Warisan Sejarah dan Prestasi
Menurutnya, meskipun langkah Pemkot Surabaya untuk memprioritaskan kelompok tertentu dalam mendapatkan e-KTP baru adalah langkah yang tepat, namun perlu adanya perencanaan yang lebih matang untuk mencegah terjadinya kekurangan blanko di masa mendatang.
BACA JUGA:Aktif Berorganisasi Antarkan Azhar Kahfi Duduk di Kursi Legislatif
“Kami melihat situasi ini tentu tidak ideal, namun prioritas terhadap pemilih pemula untuk Pilkada 2024 adalah langkah bijak. Kita ingin memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Azhar Kahfi.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengkritik keras perencanaan distribusi blanko dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan blanko di daerah dengan populasi besar seperti Surabaya.
Dengan jumlah penduduk mencapai 3,7 juta jiwa, Surabaya jelas membutuhkan alokasi blanko yang lebih memadai. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi yang diberikan masih belum mencukupi.
“Kami berharap pemerintah pusat lebih peka terhadap kebutuhan kependudukan daerah. Kota seperti Surabaya dengan populasi mencapai 3,7 juta jiwa tentu memerlukan alokasi blanko yang lebih besar agar pelayanan e-KTP bisa berjalan lancar,” paparnya.
Azhar Kahfi, menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mempermudah pelayanan publik. Namun, ia juga mengingatkan adanya kesenjangan digital yang membuat tidak semua warga, terutama lansia, dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk membantu warga, terutama lansia, agar dapat beradaptasi dengan teknologi digital.
"Meskipun IKD menawarkan banyak kemudahan, kita tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang belum familiar dengan teknologi," ujar Kahfi.
Selain itu, Kahfi juga meminta Pemkot Surabaya untuk terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil untuk memastikan ketersediaan blanko e-KTP di masa mendatang, serta memperkuat sistem distribusi e-KTP agar lebih efisien.
"Kami berharap dengan adanya solusi yang komprehensif, masalah e-KTP di Surabaya dapat segera teratasi. Harapannya, tidak ada lagi kendala stok blanko e-KTP di masa mendatang,” pungkasnya. (alf)
Sumber: