Banggakan Penghargaan, Paslon GUS Skakmat Paslon SaLaf di Debat Publik Terakhir

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID- Pada season terakhir ( kelima) dalam acara Debat Publik Paslon Bupati,  merupakan season debat terbuka. Dimana setiap Paslon bebas bertanya, pada Paslon saingannya terkait visi misi yang bakal dipakai.

Pada season ini Paslon no urut 1 ( SaLaf) mendapatkan kesempatan pertama untuk  bertanya pada Paslon H. Gunawan- dr. Umar Usman (GUS). Justru yang dipertanyakan terkait adat kearifan lokal, yaitu terkait goyong royong, bagaimana konsepnya nanti kayak apa? 

BACA JUGA:Debat Publik Pilbup Malang 2024, Paslon Saling Serang dan Adu Visi Misi

BACA JUGA:Malang Jejeg Anggap Panelis Debat Kurang Kompeten, KPU Membantah

Justru mendapatkan jawaban yang cukup lantang dari GUS, apa yang tidak terwujud dengan konsep gotong royong. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dilakukan secara bersama dan hasilnya sesuai dengan keinginan.

"Apalagi kalau untuk membangun perekonomian, contoh kasus...pada lokaso wisata butuh wahana pendukung...kalau dilakukan secara bersama akan menjadi ringan dan cepat terwujud," jawab, Abah Gun.

BACA JUGA:Projo Deklarasi Dukung Paslon GUS di Pilkada Kabupaten Malang

BACA JUGA:2 Bapaslon Pilkada Kabupaten Malang Harus Lengkapi Berkas Persyaratan Administrasi

Saat SaLaf ditanya balik oleh GUS justru menjawab dengan program yang sudah berjalan, Sanusi lupa bahwa program yang selama ini dilakukan merupakan program lanjutan atau program yang telah menjadi usulan sebelum dirinya menjadi bupati.

"Semua sudah berjalan dan bahkan setiap program, selalu mendapatkan penghargaan," jawab, Sanusi

Terkait hal itu langsung ditanggapi oleh GUS. "Sahabat saya ini selalu mengatakan penghargaan- penghargaan, namun kenyataan dilapangan (fakta) sama sekali tidak sesuai dengan diatas kertas." Ucapnya

BACA JUGA:KPU Kabupaten Malang Terima Hasil Tes Bapaslon dari RSSA

BACA JUGA:Mendes PDT: Kepala Desa Jangan Takut Diintimidasi Paslon Pilkada

Contoh kasus!! Masalah UHC begitu mendapatkan penghargaan langsung dibanggakan, namun pada kenyataannya justru menimbulkan masalah. Dimana akhirnya Pemkab Malang menanggung hutang pada BPJS kesehatan sebesar Rp 86 milyar lebih.

Sumber: