Aktivis Perempuan Jember Geram: Peleburan DP3AKB Langkah Mundur Perlindungan Perempuan dan Anak!

JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID - Rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ke dalam Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di Kabupaten Jember menuai kecaman keras dari para aktivis perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jember menjadi salah satu suara lantang yang menentang kebijakan tersebut.

BACA JUGA:SKH Memorandum dan BeSS Mansion Hotel Surabaya Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim di Bulan Ramadan

Alfianda Mariawati, Dewan Kelompok Kepentingan Perempuan Lajang, Janda, dan Single Parents (LJSP) KPI Jember, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peleburan ini akan melemahkan upaya advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jember. Ia menegaskan bahwa gerakan perempuan di Jember telah berjuang sejak 1998, dan DP3AKB adalah hasil dari perjuangan panjang tersebut.

--

"Gerakan perempuan di Jember telah ada sejak 1998, dimulai dari Aliansi Perempuan yang mendampingi korban KDRT. Dari situ, lahir P3A yang menjadi cikal bakal DP3AKB. Peleburan ini mengancam keberlangsungan perlindungan yang telah susah payah kami bangun," ujar Alfianda dalam diskusi dan buka puasa bersama di Sekretariat Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Jember, Jumat 21 Maret 2025.

BACA JUGA:PAMDI Jatim Semarakkan Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Kantor Memorandum

Alfianda juga menyoroti kompleksitas permasalahan perempuan dan anak di Jember yang semakin meningkat, mulai dari kekerasan, stunting, AKI/AKB, hingga kasus HIV dan pembuangan bayi. Ia menilai, dinas yang fokus seperti DP3AKB sangat dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah ini secara efektif.

"Dinsos sudah kewalahan dengan masalah kemiskinan. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus menangani isu perempuan dan anak? Ini jelas akan mengganggu penanganan kasus-kasus penting," tegasnya.

BACA JUGA:Semarakkan Buka Puasa di Memorandum, HDCI Surabaya Berbagi Bersama Anak Yatim Piatu

KPI Jember bersama 10 organisasi lain yang tergabung dalam Jember Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) telah melakukan audiensi dengan DPRD Jember untuk menolak peleburan ini. Mereka menilai alasan keterbatasan anggaran yang dilontarkan pemerintah daerah tidak masuk akal.

"Kami selama ini bekerja mandiri, tanpa banyak mengandalkan anggaran pemerintah. Jika anggaran jadi alasan, pemerintah seharusnya lebih bijak mengelola keuangan daerah," kata Alfianda.

Mereka juga telah melayangkan surat penolakan kepada Gubernur Jawa Timur dan siap mengambil langkah advokasi lebih lanjut. Namun, mereka khawatir DPRD Jember akan mengesahkan peleburan ini secara diam-diam.

BACA JUGA:Memorandum, PAMDI, TOP Legal, HDCI Jatim & Surabaya, MiniKidi Berbagi Bersama Anak Yatim

"Kami sedang mempertimbangkan pembentukan koalisi yang lebih besar. Jika DPRD mengamini peleburan ini, berarti mereka tidak mewakili aspirasi rakyat," tegasnya.

Sumber: