iklan ulta memorandum

DPRD Gresik Tetapkan 3 Raperda Baru, Tentang Pengembangan Desa Hingga Pencegahan Kebakaran

DPRD Gresik Tetapkan 3 Raperda Baru, Tentang Pengembangan Desa Hingga Pencegahan Kebakaran

Rapat Paripurna DPRD Gresik terkait penetapan Raperda Inisiatif 2026.--

GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Gresik menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahun 2026 dalam rapat paripurna.

Di antaranya yakni regulasi tentang pengembangan desa, olahraga, kebakaran, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Regulasi inisiatif DPRD Gresik itu merupakan hasil dari usulan sejumlah komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Keempat Raperda itu pun telah melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

BACA JUGA:Kapolri Suyudi Mutasi Besar-besaran, 6 Kapolda dan Wakapolda Masuk Daftar Rotasi

Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan, bahwa tahapan itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian rumusan. Baik terkait norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan peraturan tersebut,” kata Huda, Minggu 22 November 2026.

BACA JUGA:Kapolres Gresik Hadiri Kenduri Kebangsaan Formagam di Menganti

Empat materi regulasi itu meliputi tentang pengembangan kawasan perdesaan, penyelenggaraan keolahragaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Raperda Pengembangan Kawasan Perdesaan disebut merupakan usulan Komisi I. Regulasi itu mendorong pembangunan antardesa secara terpadu, mengoptimalkan potensi kawasan, dan memperkuat kesejahteraan di desa.


Mini kidi--

Mengacu pada UU No. 6 2014 tentang Desa yang diubah melalui UU No. 3 2024. Sementara materi regulasi Penyelenggaraan Keolahragaan diusulkan Komisi II.

Diharapkan dapat memperkuat tata kelola olahraga di Gresik, mulai dari pembinaan hingga pelaksanaan yang berkelanjutan. Mengacu pada UU No. 11 2022 tentang Keolahragaan.

Sedangkan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menjadi usulan Komisi III. Regulasi ini menekankan penguatan aspek pelayanan damkar sebagai salah satu hak dasar wajib yang harus dimiliki pemerintah daerah.

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Lebih Layak

Sumber: