Bapemperda DPRD Lamongan Bidik 11 Raperda Masuk Propemperda 2027

LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten LAMONGAN membidik 11 judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesebelas draf regulasi tersebut dibahas secara maraton dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif di ruang rapat DPRD Lamongan, Selasa, 10 November 2026.

Rapat koordinasi ini melibatkan jajaran pimpinan dan anggota Bapemperda, Tim Penyusun Raperda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Lamongan.

BACA JUGA:DPRD Lamongan Sidak 5 Pabrik Dolomit Paciran, Warga Keluhkan Polusi Debu

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Kapten (Purn) H. Suherman, menegaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 tidak sekadar mengejar kuantitas produk hukum. Pihaknya menerapkan skala prioritas ketat agar setiap Perda yang lahir selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), responsif, serta berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Mini kidi--

"Usulan eksekutif sebanyak tujuh, sedangkan inisiatif legislatif ada empat. Rapat koordinasi Bapemperda dengan eksekutif ini untuk membahas judul Propemperda 2027 yang rencananya akan diparipurnakan pada Senin, 16 November 2026 mendatang," terang Suherman.

BACA JUGA:Pendapatan Turun 6 Persen, 7 Fraksi DPRD Lamongan Kejar RAPBD 2027 Pro-Rakyat

Dari sisi eksekutif, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyodorkan tujuh judul Raperda yang berfokus pada tata kelola anggaran, kelembagaan, dan proyeksi jangka panjang daerah. Ketujuh usulan tersebut meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028, Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual/Produk Daerah Kabupaten Lamongan yang judulnya masih dalam tahap penyempurnaan substansi, Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan 2025–2045 untuk pembangunan manusia dan demografi menuju Indonesia Emas, Perubahan Kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

BACA JUGA:Bahas Raperda Anti Korupsi dan Lampu Jalan, Pansus III DPRD Lamongan Gelar Public Hearing Bersama Pemkab

Sementara itu, dari sisi legislatif, empat Raperda inisiatif yang diajukan diklaim murni lahir dari serapan aspirasi masyarakat Lamongan. Keempatnya mencakup Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pesantren.

"Empat Raperda inisiatif tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat," imbuh Suherman.

Secara khusus, revisi Perda Pesantren menjadi sorotan dalam rapat. Regulasi yang sudah terbit sejak lima tahun lalu itu ternyata belum bisa diimplementasikan secara teknis karena terganjal prosedur hukum.

BACA JUGA:Mahasiswa PMII Kepung DPRD Lamongan, Borok DBHCHT Rp19,3 M Dibongkar

Sumber: