iklan ulta memorandum

DPRD Gresik Minta APBD Prioritaskan Kebutuhan Warga untuk Tekan SiLPA

DPRD Gresik Minta APBD Prioritaskan Kebutuhan Warga untuk Tekan SiLPA

Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) DPRD Gresik.--

GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tidak menyisakan anggaran dalam jumlah besar setiap tahun. Legislatif mendorong belanja daerah lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menilai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menyusun program dan merealisasikan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Syahrul saat memimpin pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Usulkan Generator Oksigen di Bawean, Target Realisasi 2027

Menurutnya, pengawasan terhadap realisasi belanja di setiap komisi perlu diperketat. Perencanaan sejak APBD induk harus dilakukan secara matang agar tidak terjadi penumpukan program menjelang pembahasan anggaran perubahan.

“Pola realisasi di masing-masing komisi harus diawasi ketat. Perencanaan sejak APBD murni mesti matang agar tidak menumpuk saat pembahasan perubahan dan memicu SiLPA besar,” ujarnya.

Syahrul Munir juga meminta setiap komisi mencermati kembali usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Program yang tidak memiliki urgensi tinggi perlu dievaluasi, bahkan dialihkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.


Mini kidi--

Ia menekankan, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran alokasi. Kemampuan OPD dalam merealisasikan program sesuai kondisi lapangan juga harus menjadi pertimbangan.

“Uji betul urgensinya, apakah program itu memang mendesak dan dibutuhkan rakyat. Jangan hanya terpaku pada besaran angka, tapi hitung realistis kemampuan eksekusi di lapangan,” tegasnya.

DPRD mencatat masih banyak kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Di antaranya perbaikan jalan poros antardesa, penambahan penerangan jalan umum (PJU), pengadaan armada pemadam kebakaran, serta penanganan persoalan sampah.

BACA JUGA:Pemkab Gresik Percepat Operasional KDKMP, 259 Gerai Selesai Dibangun

Selain infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan prioritas dalam pengalokasian anggaran.

Dengan perencanaan yang lebih terukur, DPRD berharap APBD Gresik dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran. Anggaran daerah diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menekan potensi penumpukan SiLPA pada akhir tahun anggaran.

Sumber:

Berita Terkait