iklan ulta memorandum

DPRD Gresik Pastikan 28 Ribu Warga Terdampak PBI Tetap Bisa Berobat Gratis

DPRD Gresik Pastikan 28 Ribu Warga Terdampak PBI Tetap Bisa Berobat Gratis

Fasilitas layanan kesehatan melalui program JKN yang masih bisa dimanfaatkan warga Gresik.--

 
 

GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Gresik memastikan sekitar 28 ribu warga yang terdampak perubahan data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis selama 2026, meski kepesertaan mereka dinonaktifkan pemerintah pusat. 

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan alternatif pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sembari melakukan penataan kembali kepesertaan warga terdampak.

Dari sekitar 28 ribu peserta yang mengalami perubahan status, sebanyak 16.800 orang telah dialihkan pembiayaannya ke APBD Kabupaten Gresik. Sementara 11.200 orang lainnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan penganggaran.

BACA JUGA:Wabup Gresik Dorong Penguatan Program JKN untuk Cegah Fraud

DPRD meminta masyarakat tidak khawatir menghadapi perubahan status tersebut. Selama proses penyesuaian berlangsung, akses pelayanan kesehatan tetap dijamin melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah daerah.

"Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," tegas Syahrul.

Selain menangani persoalan kepesertaan tahun ini, DPRD juga mengawal keberlanjutan pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2027.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Pemkab Gresik merencanakan anggaran Rp108 miliar untuk pembayaran premi peserta PBI JKN. Pemerintah daerah juga menyiapkan dana cadangan Rp12 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang diproyeksikan untuk menjamin keberlangsungan program tersebut mencapai Rp120 miliar.


Mini kidi--

Di luar persoalan anggaran, DPRD menilai akurasi data penerima bantuan masih perlu mendapat perhatian serius. Hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai perlu dievaluasi karena terdapat warga kurang mampu yang justru masuk kelompok desil 6–10 atau kategori masyarakat lebih sejahtera.

Syahrul meminta pemerintah daerah segera melakukan verifikasi dan pembenahan data agar bantuan kesehatan tepat sasaran. Jangan sampai kesalahan klasifikasi menyebabkan warga miskin kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.

Pemerataan layanan kesehatan juga menjadi perhatian DPRD, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan Bawean. Keterbatasan sarana medis di kawasan tersebut perlu ditangani agar warga memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

DPRD mendorong pengadaan perangkat radiologi baru untuk RSUD Umar Masud. Pasalnya, alat radiologi yang selama ini digunakan dilaporkan mengalami kerusakan sehingga perlu diganti melalui alokasi anggaran 2027.

BACA JUGA:Warga Gresik Demo, DPRD Gelar Audiensi Soal Penonaktifan BPJS PBI

Sumber: