Ketua DPRD Gresik Ingatkan Fungsi Sosial Lahan, Perubahan Peruntukan Harus Perhatikan Warga
Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir ketika sidak pengurukan sungai di Mengare.--
GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir mengingatkan bahwa kepemilikan lahan tidak menghapus fungsi sosial yang melekat pada tanah. Karena itu, setiap perubahan peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul setelah meninjau kawasan Mengare, Kecamatan Manyar, pada Selasa 3 November 2026. Kunjungan itu menindaklanjuti aduan warga terkait aktivitas pengurukan lahan untuk pengembangan kawasan industri yang diduga berdampak pada tambak dan aliran air.
Dalam peninjauan tersebut, Syahrul mencermati keberadaan saluran air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat, terutama petambak, untuk menunjang aktivitas ekonomi.
BACA JUGA:Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Perairan Mengare-Karangjamuang Gresik
Menurutnya, persoalan perubahan fungsi lahan tidak cukup dilihat dari aspek kepemilikan. Ada kepentingan sosial yang harus diperhitungkan, terlebih jika lahan tersebut berkaitan dengan fasilitas atau akses yang digunakan masyarakat secara bersama-sama.
“Pada prinsipnya, ada fungsi sosial di atas kepemilikan lahan. Artinya, meskipun tanah itu sudah menjadi hak milik seseorang atau badan usaha, tetap ada kepentingan sosial yang harus diperhatikan. Pemanfaatannya tidak bisa semata-mata didasarkan pada status kepemilikan,” ujar Syahrul.
Ia mencontohkan saluran air yang melintasi atau berada di atas bidang tanah milik perseorangan maupun badan usaha. Keberadaan saluran tersebut bisa menjadi bagian penting dari sistem pengairan tambak dan menopang mata pencaharian warga.

Mini kidi--
Karena itu, penutupan atau pengubahan jalur air perlu didahului kajian terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Jangan sampai kegiatan pembangunan justru menghilangkan akses pengairan yang selama ini dibutuhkan masyarakat.
Syahrul menilai, penyelesaian persoalan di Mengare membutuhkan komunikasi terbuka antara pemilik lahan, masyarakat, dan pihak pengembang. Setiap pihak perlu menyampaikan kepentingan serta pandangannya agar persoalan dapat dipahami secara menyeluruh.
Ia mengaku terbuka untuk berdiskusi dengan seluruh pihak guna mengetahui posisi masing-masing sebelum merumuskan langkah penyelesaian.
“Saya siap berdiskusi dengan siapa pun. Kita perlu mengetahui bagaimana pandangan masing-masing pihak, baik masyarakat maupun pemilik lahan. Setelah itu, kita bisa duduk bersama untuk mencari titik temu,” katanya.
BACA JUGA:Satpolairud Polres Gresik Bersama Nelayan Mengare Bahas Keselamatan dan Laut Lestari
Menurut Syahrul, pembangunan kawasan industri tetap perlu memperhatikan hak masyarakat yang telah memanfaatkan lingkungan tersebut untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, hak kepemilikan lahan juga harus dihormati sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara proporsional.
Sumber:








