Warga Unjuk Rasa di Jalur Tapal Kuda, Tolak Pembangunan Batalyon Marinir di Kawasan Permukiman

“Masyarakat menilai tidak ada urgensi sama sekali untuk membangun Batalyon 15 di wilayah Sumberanyar dan sekitarnya. Harapan kami, tidak boleh ada pembangunan militer di area permukiman warga,” tegasnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan menyelesaikan polemik dan konflik tersebut secara adil. 

BACA JUGA:Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Soroti Proyek Rehabilitasi Bendung Dam Irigasi

“Kami berharap Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan ini secara arif dan seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi aksi tersebut, Komandan Pusat Latihan Khusus (Danpuslatsus) Kolatmar, Letkol Marinir Alamsyah menemui langsung para demonstran. 

Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir terkait pembangunan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Untuk pembangunan ini, keputusan ada pada pemerintah pusat. Karena ini merupakan program pemerintah pusat, bukan program TNI AL semata. Kami di sini hanya bertugas mengawasi,” jelas Alamsyah.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pasuruan Rekomendasikan Evaluasi Menyeluruh Pemdes Tempuran

Alamsyah juga memberikan komitmen bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan pembangunan apapun sebelum adanya dialog resmi yang dimediasi oleh pemerintah daerah. 

"Nanti akan dimediasi oleh bupati. Beliau sudah janji kepada kita. Saya pun di sini berdiri atas nama TNI. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena program ini, program pemerintah pusat,” cetusnya.

Aksi para warga ini sempat mengganggu pengguna jalan di jalur tapal kuda, Pasuruan-Prpbolinggo. Jalur ini sempat terjadi kemacetan beberapa saat, setelah akhirnya warga mempersilakan arus kembali lancar. 

Setelah memperoleh komitmen dari pihak Kolatmar, ratusan warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (kd/mh)

Sumber: