Satgas Pangan Pasuruan Belum Sidak Beras Oplosan, Dewan Desak Segera Bertindak

PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasuruan lantaran belum melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait isu peredaran beras oplosan. Padahal, isu ini telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin menyayangkan sikap Satgas Pangan yang terkesan pasif. Ia menilai, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Satgas Pangan yang terdiri dari aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah Kabupaten.

Mini Kidi--

“Sidak terakhir dilakukan pada Februari 2025. Itupun menjelang Lebaran untuk memantau harga minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Tiga minggu lalu memang ada sidak daging glonggongan, tapi soal beras belum ada,” ujar Arifin, pada Kamis 24 Juli 2025.

BACA JUGA:Satgas Pangan Pasuruan Sidak Pengepul Beras dan Toko Modern, Antisipasi Beras Oplosan

Menurut Arifin, Satgas Pangan seharusnya melakukan monitoring secara rutin di 14 pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan. Ia menekankan, sidak jangan hanya dilakukan setelah ada laporan masyarakat.

Meskipun belum ada laporan resmi tentang beras oplosan di Kabupaten Pasuruan, Arifin menyebut bahwa masyarakat mengeluhkan harga gabah yang tinggi dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau pemerintah diam saja, masyarakat tidak akan tahu kondisi sebenarnya. Jangan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan membiarkan situasi ini terus berlangsung,” tambahnya.

BACA JUGA:Satgas Pangan Sidak Pasar, Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Ramadan

Legislator asal Wonokoyo Beji ini mendesak agar Satgas Pangan segera melakukan sidak ke seluruh pasar dan mengawasi tempat penggilingan gabah. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya praktik curang yang merugikan petani dan konsumen.

Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, lanjutnya, menyatakan siap mengawal upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan pokok. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melapor jika menemukan dugaan kecurangan dalam distribusi beras. (kd/mh)

Sumber: