Diduga Ada Mafia Perizinan, Toko Modern Mr DIY Beroperasi Tanpa PBG

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Polemik perizinan kembali mencuat di Kabupaten Jombang. Toko modern jaringan nasional, Mr DIY, disebut telah beroperasi meski belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara lengkap. Kondisi ini memicu dugaan adanya pembiaran, bahkan permainan di internal pemerintah kabupaten.

BACA JUGA:Tabrak Perda dan Belum Berizin, Toko Modern Mr DIY di Bawangan Nekat Beroperasi

Mini Kidi Wipes.--

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha harus taat aturan dan memenuhi kewajibannya sebelum memperoleh hak-haknya. Namun ia juga mengingatkan agar pemerintah bersikap adil dan objektif dalam tata kelola perizinan.

“Saya mendorong semua pelaku usaha di Jombang taat aturan. Tapi kita juga harus fair. Tidak sedikit pelaku usaha maupun investor, terutama dari luar daerah, kesulitan mengurus perizinan karena rumitnya rute birokrasi yang harus dilalui,” tegas Aan.

BACA JUGA:Ibu Lima Anak Asal Malang Mengadu ke LaNyalla Soal Dugaan Mafia Tanah

Gempur Rokok Illegal--

Menurutnya, pengurusan PBG tidaklah mudah. Selain prosedurnya panjang, biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Kerumitan tersebut, kata dia, kerap dimanfaatkan oleh broker perizinan yang disebut-sebut memiliki koneksi orang dalam.

“Kerumitan ini sengaja dicitrakan oleh para broker perizinan. Semua orang Jombang tahu, mafia perizinan di sini bukan mitos,” ujarnya.

BACA JUGA:Praperadilan Notaris Tersangka Dugaan Mafia Tanah Kutorejo Mental! PN Mojokerto Tegaskan Status Tersangka Sah

Aan menilai persoalan ini bukan hal baru. Ia menyebut praktik semacam itu telah berlangsung lama, bahkan sejak era kepemimpinan Suyanto, dan hingga kini belum terlihat reformasi birokrasi yang benar-benar transparan dan akuntabel.

Karena itu, ia meminta Bupati Jombang Warsubi bersama DPRD melakukan introspeksi menyeluruh terkait pembenahan sistem perizinan.

“Sejauh mana kemudahan dan pembenahan perizinan benar-benar dilakukan? Menurut saya, belum ada langkah konkret. Pemerintah terkesan tidak berkutik di hadapan mafia perizinan yang selama ini berada di balik banyaknya bangunan ekonomi yang belum mengantongi PBG,” tandasnya. (war)

Sumber: