Diduga Ada yang Tidak Beres di PT DPS, Tagbut Pesanan Pelindo Rp 135 M Tak Kunjung Rampung

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID- Mantan karyawan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) masih terus memperjuangkan haknya yaitu pesangon dan dana pensiun (Dapen).

Jumlahnya puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini PT DPS seolah menutup mata dan telinga terkait penderitaan mantan karyawan yang di-PHK sekitar 2019 silam. 

Diduga, PHK tersebut lantaran PT DPS menggunakan uang pesangon dan dapen karyawan untuk membayar gaji direksi. Ironisnya, ada beberapa proyek PT DPS dengan nilai ratusan miliar mangkrak.

Salah satu mantan karyawan Sulistyo Purnomo menjelaskan, pada Maret 2019, PT DPS mendapatkan proyek dua kapal tagbut dengan nomor N.19615 dan 19614 pesanan PT Pelindo (Persero) senilai Rp 135 miliar.

 "Untuk pembahasan pengadaan dua tugbut itu dihadiri  oleh PT Pelindo yaitu Wedi C, Didit Heru K dan Patria. Sedangkan dari dari PT DPS yang hadir, Yudi P, Nyoman O, Anang, Diky P dan Anton W. Sedangkan untuk jajaran direksinya ada Bambang S Dirut PT DPS, M Faisal N Direktur keuangan juga Diana R selaku Direktur Operasional," terang Sulistyo.

Menurut Sulistyo, pengadaan dua unit tagbut itu untuk cabang Dumai.

"Kontraknya harus diselesaikan dalam jangka waktu 18 bulan dengan pembayaran  tahap satu  Rp 27,162,206,405  dengan hasil pencapaian pekerjaan 20 %. Pembayaran tahap dua Rp 54 miliar apabila progres mencapai 40%. Sedangkan pembayaran tahap tiga Rp 81 miliar apa bila progres mencapai 60% dan pembayaran tahap empat Rp 208 miliar  apabila progres mencapai 80%," jlentreh Sulistyo.

Namun saat ini kondisi di lapangan sungguh diluar dugaan. Kondisi dua tagbut masih sekitar 54 %.

"Dalam progres  Minggu ke-72 tahun 2020 yang seharusnya progres itu 54 % di-markup (dipalsukan) menjadi 74 % dan progres itu telah ditanda tangani oleh  Ahmat W, Priyo Raharjo, Anang S," sebutnya.

Kata Sulistyo, dalam hal ini telah terjadi penipuan progres pengerjaan tagbut. "Kalau progres mencapai 74 % itu dalamnya sudah ada mesin induk, mesin bantu, pompa pompa dan intalansi kabel-kabel di dalamnnya. Tapi kondisinya saat ini kapal dalam keadaan masih kosong semua," urainya.

"PT dps itu kalau tipu-menipu sangat ahli sekali. Jangankan progres kapal pesangon karyawan saja ditipu," ungkapnya.

Sebenarnya lanjut Sulistyo, dengan adanya kapal bangunan baru PT DPS bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga karyawan bisa memperoleh kesejahteraan. 

"Tapi ini malah sebaliknya. Dibawah kepemimpinan Bambang, M. Faisal dan Diana Rosa malah mem-PHK karyawannya dan tidak diberi pesangon. Kapal tagbut itu mangkrak sampai sekarang," imbuhnya.

"Dengan keadaan ini kami berharap pada presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas semua korupsi yang ada di PT DPS. PT dps hancur bukan dari karyawan Tapi PT dok hancur karena diduga manajemenya korupsi," katanya.

Sumber: