Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Keterlibatan UMKM dan Kantin Sekolah dalam Program MBG

"Kita perlu memastikan bahwa UMKM dan kantin sekolah memiliki akses yang mudah untuk terlibat dalam program MBG," tuturnya

Sebab keberlangsungan program MBG pasti akan berdampak pada pelaku ekonomi kerakyatan, seperti penjual makanan di kantin sekolah. Tidak bisa dipungkiri siswa yang biasa beli makanan di kantin sekolah akan berkurang karena mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Maka, jangan sampai keberadaan kantin tergeser.

BACA JUGA:Salurkan Bantuan, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Warga

"Saya berharap MBG tidak menggeser pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin sekolah. Sebaliknya, gandeng dan berdayakan mereka di setiap sekolah," tandasnya. 

Arif Fathoni mengingatkan, program MBG harus menggandeng ekonomi lokal. Apalagi Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung program MBG. 

Arif  Fathoni yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya itu mendesak agar program MBG melibatkan toko pracangan di setiap kampung terdekat lokasi sekolah. Semua siswa mulai jenjang SD sampai SMA berhak atas makan siang gratis tersebut.

Minggu kedua Januari lalu, MBG di Surabaya sudah berjalan. Pimpinan DPRD yang akrab disapa Cak Toni ini mendorong agar alokasi anggaran dari Pemkot tersebut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Apalagi program makan gratis itu berlaku harian.

Setiap hari akan ada puluhan ribu pelajar di Surabaya disuplai makan gratis. Cak Toni mendesak agar program di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada klausul kewajiban membeli bahan baku di toko kelontong terdekat. 

"Kami akan melakukan pengawasan di lapangan terkait kewajiban ini," kata Cak Toni.

Lebih jauh, pria asal Lamongan ini menyebut bahwa program MBG akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM di Indonesia. Sebab, negara hadir untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi seluruh siswa sekolah di Indonesia.

Dengan begitu, tidak ada lagi disparitas pemenuhan gizi antara anak dari keluarga beruntung secara ekonomi dengan anak yang dari keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi

Cak Toni kembali meminta juknis detail tentang standarisasi makanan yang dibagikan dengan melibatkan ahli gizi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, TNI dan Polri. Tim gizi harus melakukan pengecekan berkala sehingga tujuan pembangunan SDM bisa tercapai.

"Saya berharap setiap dapur umum yang dibuat harus belanja bahan bakunya dari toko sembako terdekat. Ini akan menjadi  katalisator bagi pertumbuhan ekonomi warga di Surabaya," pungkasnya. (alf)

Sumber: