Penyesuaian Pajak Sisakan Kekurangan PAD Rp 15 Miliar, DPRD Jombang Dorong Pemkab Optimalkan Sektor Lain

BACA JUGA:Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke Sleman serta Bantul

Ditanya perihal angka 15 miliar, terang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang itu menegaskan jika dari total 700.000 wajib pajak PBB Perdesaan Perkotaan (P2). Sebagian diantaranya mengajukan keberatan. 

"Hitungannya sederhana, dari total 700.000 wajib pajak PBB P2. Sebagian besar, atau setara dengan 350.000 mengajukan keberatan," terangnya.

BACA JUGA:Serapan Anggaran Stagnan di Angka 50 Persen Lebih, Komisi A Gelar Komisioning dengan OPD

Maka, apabila dibandingkan penerimaan dari sektor yang sama di tahun 2024 jumlahnya sudah tentu berkurang. 

"Secara prinsip kami mendukung adanya revisi Perda PDRD, karena kenaikannya memberatkan masyarakat. Linier dengan hal itu, tentunya harus ada sektor lain yang dapat dioptimalkan," tuturnya.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Sidak Pelayanan di MPP

Bentuk dukungan wakil rakyat terhadap masyarakat, ada tiga poin khusus yang ditekankan saat berjalannya penyesuaian penghitungan. Pertama, kondisi pentaksiran pajak harus sesuai dengan kondisi faktual. Kedua, sesuai dengan nilai ekonomis. Serta ketiga mencakup kemampuan wajib pajak.

"Jangan sampai mengulang kesalahan penghitungan sebelumnya, dengan menggandeng appraisal yang hanya menggunakan google maps," ungkapnya. 

BACA JUGA:Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke Sleman serta Bantul

Guna memastikan semua tahapan berjalan lancar, wakil rakyat mendukung sepenuhnya pemberdayaan perangkat desa. Karena melalui mereka, ketiga aspek tadi dapat terkonfirmasi kepada wajib pajak.

"Kami analogikan dalam satu bidang yang sama berdiri industri. Secara nilai ekonomis dan kemampuan sudah tentu berbeda dengan petani atau masyarakat yang berada di sekitarnya," pungkas Kartiyono. (wan/war)

Sumber: