Apresiasi Jawaban Bupati Terkait PU Fraksi, F-PKB Ingatkan Pentingnya Penggunaan Anggaran 2025

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jombang mengapresiasi jawaban Bupati Jombang Warsubi atas  PU fraksi dalam rapat paripurna.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Sidak Pelayanan di MPP 

"Ya Alhamdulillah tadi di paripurna jawaban bupati atas pandangan umum laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2024 sudah kita saksikan bersama-sama. Kami sangat mengapresiasi, namun tetap saja harus ada yang kami tekankan," papar Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jombang, Kartiyono, Senin 26 Mei 2025.

Mini Kidi-- 

Dijelaskan olehnya, apa yang ditekankan oleh F-PKB yakni terkait kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan sebuah perencanaan anggaran.

BACA JUGA:Bahas RPJMD 2025-2030, Pansus DPRD Panggil Bappeda 

"Prioritas kami di tahun depan harus menekankan kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan sebuah perencanaan anggaran. Tentunya agar kejadian di tahun 2024, tidak terulang kembali," jelasnya.

BACA JUGA:Paripurna Pandangan Umum Fraksi, DPRD Jombang Beri Masukan Pemda 

Ditekankan olehnya, kenapa menitikberatkan perencanaan. Sekretaris Komisi A itu menyebut jika akibat kurangnya sektor ini banyak program yang justru berujung kekecewaan.

BACA JUGA:DPRD Jombang Gelar Paripurna Nota Pertanggungjawaban APBD 2024 

"Kemarin kan banyak ya perencanaan-perencanaan yang kami anggap bahwa itu kurang landasan. Tanpa dilandasi oleh kajian yang komprehensif sehingga banyak yang gagal, dan tidak terealisasi," ungkapnya.

Dicontohkan olehnya, yakni relokasi gedung DPRD serta pemindahan RSUD Jombang.

BACA JUGA:Bahas 2 Raperda Inisiatif, Bapemperda DPRD Jombang Undang Sejumlah OPD 

"Dua kegiatan ini yang kami nilai gagal, karena sejak awal tidak ada angin serta hujan tiba-tiba ingin memindah gedung DPRD serta RSUD," terangnya.

Selain perencanaan tanpa dilandasi kajian komprehensif, dua kegiatan tadi justru terkesan ambisius.

BACA JUGA:DPRD Jombang Sahkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  

"Dua kegiatan tadi adalah bentuk kegiatan tanpa didasari oleh kebutuhan. Bahkan cenderung ambisius, tanpa melihat kemampuan kondisi keuangan," tegasnya.

Mengaca pada hal tadi, wakil rakyat mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran. Terlebih, saat ini kondisi fiskal Kabupaten Jombang juga tengah tidak sedang baik-baik saja.

BACA JUGA:Komisi D DPRD Jombang Gelar Hearing Terkait Polemik Transfer TPG THR dan Gaji 13 Guru PAI  

"Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi fiskal kita juga tengah tidak baik-baik saja. Maka hendaknya setiap realisasi program di tahun mendatang, harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran," ujarnya.

Salah satu cara agar tujuan tadi dapat direalisasikan, yakni kordinasi apik dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Sesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat, sebelum masuk dalam RPJM.

BACA JUGA:Panen Raya Harga Gabah di Bawah HPP, Komisi B DPRD Jombang Minta Bulog Lebih Optimal 

"Kami berkeyakinan jika Bupati Warsubi dan Wabup Gus Salman berkomitmen untuk melakukan hal itu. Sehingga apa yang terjadi di tahun 2024, bisa bersama-sama kita hindari," pungkas Kartiyono. (wan/war)

Sumber: