LAMONGAN, MEMORANDUM - Dana hibah Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Rp 29,8 miliar dari Pemkab Bojonegoro ke Pemkab Lamongan tahun 2023, dengan syarat harus merelokasi warga yang menempati lahan serta merelakan lahan di wilayah Lamongan sekitar 45 hektare area pembangunan Waduk Pejok di kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro.
Dalam pembangunan Waduk Pejok sebagai antisipasi air hujan dan pengairan pertanian beberapa daerah di Bojonegoro ini diperkirakan membutuhkan lahan di wilayah Lamongan sekitar 45 hektar. Hal tersebut diungkap oleh sumber tepercaya Memorandum.disway.id., dilansir dari www.suaraindonesia.co.id., Minggu 21 April 2024.
Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan, hibah sebesar Rp 29,8 miliar dari Bojonegoro untuk Lamongan ini harus dilihat secara luas bahwa ada kepentingan dan manfaat yang lebih besar.
“Jadi mari kita lihat dalam kerangka makro untuk kepentingan kemanfaatan yang lebih besar, bukan hanya sudut pandang hibah dan relokasi,” ungkap Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes ini.
BACA JUGA:Pemkab Lamongan Berdayakan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial
Dijelaskan Pak Yes, warga Lamongan yang akan di relokasi sebagian besar menempati lahan milik Perhutani. Pemkab setempat juga telah melakukan sosialisasi. “Detail teknis dalam pembangunan waduk pejok ini juga masih dibahas di pemerintah pusat. Tentang sosialisasi dan sebagainya sebenarnya itu sudah berlangsung sejak dulu,” jelasnya.
Pak Yes juga menyebut, pertimbangan dirinya menerima tawaran Bojonegoro dan memilih merelokasi warga Lamongan tersebut tidak hanya soal barter begitu saja. Melainkan dengan dana hibah yang terima itu digunakan untuk perbaikan ruas jalan di wilayah Sukorame-Slaji, Lamongan sepanjang 4.376 meter dan diresmikan pada Rabu 28 Februari 2024.
Perbaikan Jalan Sukorame-Slaji, lanjut Pak Yes, sangat dibutuhkan. Pasalnya jalan tersebut juga dimanfaatkan warga Bojonegoro untuk arus ke Jombang maupun Mojokerto. “Dan dalam kerangka kerjasama antar daerah hal itu lazim. Setahu saya Bojonegoro juga membantu Tuban juga Blora,” pungkasnya.
Sebelumnya, kesepakatan itu diambil Bupati Lamongan Yuhronur Effendi saat melakukan pertemuan terbatas dengan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Muawanah di awal tahun 2022 lalu. Selain itu, opsi ini dipilih karena APBD Lamongan beberapa tahun terakhir mengalami defisit. (pul)