Minta Kepastian Hukum Dugaan Korupsi Bupati Lamongan, Demo Mahasiswa Digelar Bertubi-tubi

LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Sebanyak ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan melakukan demonstrasi ke gedung pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD Lamongan dan sebelumnya juga ke kantor Kejaksaan Negeri Lamongan.

Peserta aksi demo selain melakukan orasi juga membentangkan spanduk serta poster yang berisi ungkapan aspirasi para mahasiswa tentang fokus isu daerah dan nasional.

BACA JUGA:Weton Titisan Joko Tingkir, Kaya Raya dan Derajat Tinggi

Mini--

Dalam pernyataan sikap tegas terkait berbagai isu strategis yang terjadi di tingkat daerah maupun nasional.

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan," kata Koordinator umum BEM Jaka Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya. Rabu 19 Februari 2025.

BACA JUGA:Megilan Karnaval Lamongan 2022, Tampilkan Keragaman Budaya Mulai Sejarah Pengantin Bekasri Hingga Joko Tingkir

Satriya menyuarakan tuntutan sebagai protesnya diantaranya isu daerah yakni mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka mengawal dan memastikan proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati.

Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga integritas kepemimpinan daerah.

"Menuntut transparansi dalam realisasi program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA), termasuk akses terhadap laporan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi atas efektivitas proyek tersebut bagi masyarakat Lamongan. Serta mendorong DPRD agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan dana publik," ungkap Satriya.

BACA JUGA:Polres Lamongan Gandeng DMI Gelar Joko Tingkir Coaching Clinic

Selain itu, Satriya menambahkan juga pada perihal fokus isu nasional, Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dapat mengancam investasi sumber daya manusia dan masa depan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama demi kemajuan negara.

"Mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai, termasuk pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional." ucapnya

Sumber: