Surabaya, Memorandum.co.id - Pemerataan pendidikan wilayah Surabaya terus dilakukan Pemerintah Kota. Kali ini, Pemkot Surabaya fokus di sekolah pinggiran, karena belum tersentuh maksimal.
Menurut Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, penyiapan infrastruktur sebagai penunjang dalam sistem zonasi sekolah yang telah diterapkan Kementrian Pendidikan.
Wakil Wali kota yang akrab disapa WS ini menyatakan, usulan pembenahan infrastrukur bagi sekolah pinggiran Negeri maupun Swasta ini sudah disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Nadhiem Makarim.
Usulan ini terkait realisasi sistem zonasi sekolah. Ke depan, baru bisa dijalankan 50 persen. ’’Pembenahan Ini pada fasilitas infrastruktur khususnya di sekolah pinggiran,’’ kata WS ditemui seusai menghadiri pembagian penghargaan siswa berprestasi dan pembagian rapor di SD Triguna Bhakti, Kamis (19/12/2019).
Persoalan zonasi PPDB periode kemarin membuat Pemkot Surabaya kelabakan. Pasalnya, penyebaran jumlah sekolah masih belum merata, khususnya fasilitas tingkat SMA.
Diketahui Kota Surabaya sendiri memiliki 31 kecamatan dengan 22 SMA Negeri. Di Kecamatan Genteng memiliki jumlah SMAN terbanyak yakni ada 6 (SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 7 dan SMAN 9).
Sedangkan Kecamatan Rungkut memiliki 2 SMAN, yakni SMAN 14 dan SMAN 17. Sedakan 14 kecamatan lainnya masing-masing hanya memiliki satu SMAN, dan ada 15 kecamatan lainnya yang tidak memiliki SMAN.
Adapun 15 kecamatan yang tidak memiliki SMAN tersebut di antaranya Asemrowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gubeng, Gunung Anyar, Karangpilang, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Sambikerep, Simokerto, Sukomanunggal, Tegalsari dan Wonokromo.
Dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran, bisa menekan resistensi terhadap pembagian zonasi.
’’Jadi kalau infrastruktur semua merata. Kedepan masyarakat sudah tidak lagi melihat ini sekolah favorit atau bukan. Semua sama. Baik negeri dan swasta,’’ terang pejabat yang digadang-gadang menggantikan Walikota Risma dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang.(day/gus)