SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan kesulitan memenuhi permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait penyediaan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Keterbatasan lahan di Surabaya menjadi kendala utama. Eri menjelaskan, bahwa hal ini tengah dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Saat ini, Surabaya tidak memiliki lahan seluas lima hektare yang tersedia," ujar Eri," Kamis 13 Maret 2025.
BACA JUGA:Gubernur Kofifah Dorong Berdirinya 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur
Mini Kidi--
Meskipun demikian, Eri menegaskan Surabaya telah menerapkan konsep Sekolah Rakyat melalui program-program alternatif. Salah satunya adalah penggratisan biaya pendidikan di sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Eri juga menambahkan bahwa pendidikan di tingkat SMA telah digratiskan oleh Gubernur Khofifah.
"Untuk Sekolah Rakyat, kita akan mendiskusikan kriteria penerimanya. Namun, keterbatasan lahan seluas lima hektare di Surabaya menjadi tantangan," jelasnya.
BACA JUGA:Memulai Masa Jabatan Periode 2025-2030, Eri Cahyadi: Semangat Gotong Royong Bangun Kota Surabaya
Eri juga menyinggung program Satu Keluarga Satu Sarjana yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 200 warga miskin hingga lulus kuliah. Sebagai solusi alternatif untuk Sekolah Rakyat, Eri berencana menggandeng sekolah swasta.
"Untuk SD dan SMP, kita akan memaksimalkan gedung sekolah negeri yang ada dan bekerja sama dengan sekolah swasta yang bersedia memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu," imbuhnya.
Kerjasama dengan sekolah swasta ini, menurut Eri, akan menjadi skema utama Sekolah Rakyat di Surabaya. Jumlah sekolah swasta yang akan digandeng masih dalam tahap diskusi.
"Prioritas kita adalah memastikan tidak ada lagi pungutan biaya bagi siswa miskin dan pra-sejahtera di Surabaya. Kerjasama dengan sekolah swasta akan difasilitasi dengan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)," tegas Eri.
Pembiayaan siswa yang akan ditampung di sekolah swasta tersebut akan menggunakan dana BOPDA. Besaran dana yang dibutuhkan dan mekanisme penyalurannya masih akan dibahas lebih lanjut. (rio)