BEKASI, MEMORANDUM - Wujudkan kualitas penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kanwil Kemenkumham Maluku mengikuti kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2024 yang dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto di Hotel Haris & Conventions Bekasi, Senin 8 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Wisnu menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Kementerian Hukum dan HAM yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15 tahun berturut-turut.
Kendati demikian, Wisnu terus mengingatkan jajaran Kemenkumham untuk tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya memperhatikan temuan BPK pada tahun sebelumnya sebagai tolak ukur dalam penyajian laporan keuangan agar tidak menjadi temuan berulang.
"Teliti dan cermat dalam penggunaan akun belanja, pertanggungjawaban kegiatan, dan realisasi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kunci utama," tegas Wisnu.
Kabiro juga menyoroti beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius, seperti pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta aset tetap yang masih belum optimal. Dirinya mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi melalui aplikasi MonSakti.
"Manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN," pesannya.
Tak hanya itu, Wisnu juga mengingatkan pentingnya pengendalian internal yang kuat untuk meminimalisir risiko. "Tingkatkan pengendalian internal agar terhindar dari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran," tandasnya.
Akan berlangsung hingga 12 Juli 2024, kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran datayang diikuti oleh Kabag Umum Eko Herdianto, Kasubbag Pengelolah Keuangan dan BMN Maichel William Huwae dan seluruh operator serta Bendahara dan Bendahara Pembantu ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Maluku yang lebih berkualitas dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkumham Maluku untuk terus berkontribusi mempertahankan predikat WTP dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.(mik)