Pemprov Jatim Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut Atas LKPD 2025

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Hidayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).

Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berturut-turut sejak tahun 2015. Raihan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi Jawa Timur dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diberikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA:Jatim Raih WTP Ke-11, Fraksi PAN Minta Jadi Energi Perbaikan Tata Kelola

Mini Kidi Wipes.--

Menurut Khofifah, raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan." ujar Khofifah.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik," tegasnya.

Khofifah juga memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan bahwa pemeriksaan atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski memberikan opini WTP, BPK tetap menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya terkait pelaksanaan paket pekerjaan belanja barang dan jasa, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang belum tepat waktu sehingga berpotensi dikenakan denda.

BACA JUGA:Gubernur Khofifah Tinjau Pelaksanaan SPMB di Gresik, Pastikan Proses Berjalan Lancar

Sumber: