Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Pengangkatan PPPK Harus Dijadikan Pelecut Semangat Tingkatkan Kinerja

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Sebanyak 1.840 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momen bersejarah ini diharapkan menjadi titik awal bagi para pegawai untuk meningkatkan semangat, kualitas, dan produktivitas kerja mereka.

Apresiasi atas perjuangan para tenaga honorer ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Ia hadir dalam acara penyerahan SK yang dilakukan secara simbolik oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila pada Senin, 28 April 2025. Acara tersebut juga disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemkot dan anggota DPRD Surabaya lainnya.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Desak Pemkot Lebih Tegas Tindak Pelanggaran Panti Pijat dan Spa

Mini Kidi--

Yona menyoroti perjuangan panjang para pegawai yang baru diangkat ini. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama bertahun-tahun, bahkan ada yang menunggu lebih dari 15 tahun untuk akhirnya bisa meraih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS melalui jalur PPPK.

"Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,” ujar Yona.

BACA JUGA:Penertiban PKL Suramadu, DPRD Surabaya Desak Pemkot Terapkan Pendekatan Humanis dan Terencana

Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan agar status baru sebagai PPPK tidak membuat para pegawai lengah. Sebaliknya, ia berharap momentum ini digunakan untuk meningkatkan kontribusi dan profesionalisme dalam bekerja.

“Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” tegas Yona.

BACA JUGA:Perkuat Kampung Madani, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Optimalisasi Potensi Zakat Mal Melalui Baznas

Lebih lanjut, Yona mengingatkan bahwa sebagai bagian dari aparatur negara, para PPPK memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Surabaya. Komisi A DPRD Surabaya, menurutnya, akan terus memantau dan mengawasi kinerja para PPPK untuk memastikan mereka bekerja sesuai semangat reformasi birokrasi.

Ia juga mendorong dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya untuk proaktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kinerja PPPK. Koordinasi yang baik antara Pemkot dan DPRD, terutama terkait pelaksanaan program-program kerakyatan, juga dianggap krusial.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Dukung Penuh Penutupan Gudang UD Sentoso Seal: Ketua Komisi D Minta Pengawasan Diperketat

"Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” pungkasnya. (alf)

Sumber: