Sidak MPLS, Komisi D DPRD Surabaya Ingatkan: Stop Peloncoan dan Praktik Cabut Berkas Ilegal

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

 BACA JUGA:Polsek Tenggilis Mejoyo Edukasi Bahaya Narkoba dan Kriminalitas di MPLS SMAN 16 Surabaya

Politisi Partai Gerindra ini ingin memastikan MPLS berjalan sesuai aturan, tanpa perpeloncoan, sekaligus menyoroti masalah klasik cabut berkas pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Mini Kidi-- 

Dalam sidaknya yang menyasar SMPN 1, SMPN 6, dan SMP GIKI Surabaya, Ajeng menekankan bahwa MPLS harus menjadi ajang yang aman dan ramah anak untuk mengenali lingkungan sekolah.

“Kami ingin memastikan tidak ada atribut yang menyusahkan siswa, tidak ada peloncoan, dan siswa hanya fokus pada pengenalan lingkungan sekolah, termasuk nilai-nilai karakter dan semangat gotong royong,” ujar Ajeng, Selasa 15 Juli 2025.

BACA JUGA:MPLS Hari Pertama di SDN Kaliasin 1 Surabaya Bertema Isi Piringku  

Dari hasil pantauannya, ia tidak menemukan adanya praktik yang mengarah pada perundungan. Sebaliknya, ia mengapresiasi pelibatan siswa senior sebagai fasilitator yang membimbing adik-adik kelasnya secara positif. Menurutnya, ini sejalan dengan prinsip sekolah ramah anak.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini juga mendorong sekolah untuk membekali siswa baru dengan literasi digital. Di tengah masifnya arus informasi di media sosial, siswa perlu dibekali kemampuan menyaring konten dan menjaga kesehatan mental.

BACA JUGA:MPLS di SMP Daarul Muttaqien, Polsek Tandes Edukasi Kenakalan Remaja dan Bahaya Gadget 

“Anak-anak harus tahu bagaimana memilih pergaulan yang sehat, mengelola emosi, dan tidak mudah percaya informasi yang beredar di HP tanpa dicek dulu kebenarannya,” tambahnya.

BACA JUGA:Dispendik Surabaya Pastikan MPLS Ramah dan Menggembirakan, Fokus Bentuk Karakter 

Di samping memastikan MPLS berjalan lancar, Ajeng Wira Wati juga menyoroti temuan adanya praktik cabut berkas atau pemindahan siswa setelah jadwal PPDB resmi ditutup.

BACA JUGA:Hari Pertama MPLS di Surabaya, Wali Murid Wajib Antar Anak ke Sekolah 

“Ini masalah klasik yang terus berulang tiap tahun. Setelah pagu ditutup, masih ada yang cabut berkas dan pindah ke sekolah lain. Padahal itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

Menurut Ajeng, praktik semacam ini dapat merusak sistem PPDB yang telah dirancang secara transparan dan akuntabel. Ia mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dan pihak sekolah untuk bertindak tegas.

BACA JUGA:MPLS Siswa Baru 2025, Pakar Pendidikan Soroti Rendahnya Rasa Empati, Picu Perilaku Negatif 

“Kalau terbukti ada sekolah yang tetap menerima siswa di luar jadwal resmi, maka harus ada sanksi. Kita tidak boleh toleransi terhadap sekolah yang melanggar aturan,” serunya.

Sebagai tindak lanjut, Ajeng meminta agar DPRD, Dewan Pendidikan, dan Dispendik Surabaya segera menggelar evaluasi menyeluruh. Ia berkomitmen untuk mengawal data siswa agar tidak ada anak Surabaya yang tercecer dan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

BACA JUGA:Polsek Karangpilang Binluh Siswa Baru SMPN 24 Surabaya saat MPLS

“Kalau ada yang tidak bisa masuk SMP karena kendala sistem atau administrasi, kita akan kawal datanya. Semua anak Surabaya harus mendapat hak pendidikan yang adil dan setara,” pungkasnya. (alf)

Sumber: