Ratusan Kades Ikuti Seminar Nasional Bedah Peran Media dan LSM Dalam Kontrol Sosial

JOMBANG, MEMORANDUM -  Ratusan kepala desa (Kades) di Kota Santri, mengikuti Seminar Nasional di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis 21 Desember 2023.

Selain Kades, turut pula hadir kepala sekolah (Kasek) SMA serta SMK. Diketahui, seminar sendiri merupakan hasil kolaborasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Hadir sebagai pembicara, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Machmud Suhermono selaku Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers yang sekaligus Wakil Ketua PWI Jawa Timur.

Lalu Suko Widodo, Akademisi bidang komunikasi politik Unair, kemudian perwakilan Kajari Jombang Kasi Intel Deni Syahputra dan perwakilan Kapolres Jombang. Hadir pula, Pj. Bupati Jombang, Sugiat dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Didapuk sebagai moderator seminar Aan Anshory dari Lembaga Indonesia Untuk Keadilan (LInK).
BACA JUGA:Pendaftaran KPPS sudah Dibuka, Ini Penjelasan KPU Jombang

Jangan membatasi kunjungan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Namun terlebih dulu tanyakan dulu legalitas yang bersangkutan, sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Perlu kami tekankan untuk jangan membatasi kunjungan untuk keterbukaan infromasi publik. Tapi terlebih dulu tanyakan legalitas yang bersangkutan, sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tutur Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, melalui meeting zoom.

Kendati memberikan keleluasaan, lanjutnya, apabila pertanyaan yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan informasi publik diminta untuk tidak dilayani.

Demikian halnya ketika muncul pemberitaan maupun etika yang merugikan, jangan segan untuk melaporkan ke Dewan Pers.

“Tapi ketika menemui pertanyaan yang justru tidak ada kaitannya, jangan dilayani. Jika kemudian muncul hal yang merugikan, jangan segan untuk melapor ke Dewan Pers,” tegasnya.


Sekretaris PWI Jombang, Mohammad Syafi'i mengatakan kegiatan seminar diselenggarakan merujuk pada pengalaman teman-teman jurnalis ketika dilapangan. Muncul banyak pertanyaan tentang peran wartawan.


"Mempertanyakan pers seperti apa, banyak fakta yang tidak sesuai dengan aturan pers. Cukup banyak keluhan dari Kepala Sekolah dan Kepala Desa. Ada tindakan yang cenderung  tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik," katanya.

Ditambahkan oleh wartawan Kompas.com itu, bagi Kades dan Kasek diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Utamanya, berbagai temuan dengan praktek wartawan bisa dipertanyakan kepada narasumber. "Silahkan mempertanyakan kepada pemateri yang kami kira kompeten untuk menjawab jika ada sengketa pers," ungkapnya.


Masih di lokasi yang sama, Pj. Bupati Jombang, Sugiat mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional peran Media dan LSM dalam kontrol sosial. Kegiatan seminar ini diharapkan bisa menjadi bagian dalam upaya kontrol sosial demi kemajuan Kabupaten Jombang. "Pers merupakan Pilar ke empat Demokrasi, atas nama pemkab jombang mengapresiasi kegiatan yang dilakukan teman-teman pers," ungkapnya.

BACA JUGA:Kunjungi Ruko Simpang Tiga, Pj Bupati Jombang Komitmen Selesaikan Masalah

Pj. Bupati pun mengaku memiliki latar belakang jurnalis, jadi mengerti betul bagaimana peranan media di Jombang. Untuk itu, selama mendapat amanah menjadi Pj Bupati Jombang dirinya harus berhasil menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan. "Kami butuh peran media dan LSM untuk memajukan kabupaten Jombang lebih baik," bebernya.


Untuk itu peranan media dan LSM cukup krusial dalam memajukan Jombang lebih baik. Sangat relevan dengan dinamika masyarakat, punya peran krusial sebagai kontrol sosial, serta menjadi corong utama menyampaikan informasi luas kepada masyarakat. "Saya siap untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Terutama untuk langkah dan tindakan yang baik," jelasnya.


Jalin komunikasi baik dengan kawan media, karena media sendiri punya tanggung jawab atas pemberitaan. LSM memiliki tugas melakukan advokasi, peran kontrol sosial perlu dilakukan untuk memajukan masyarakat.


"Media sebagai alat kontrol, pilar ke empat Demokrasi, selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sebagai lembaga kontrol supaya pembangunan di Indonesia tetap pada rel nya," tandas Sugiat. (wan/war)

Sumber: