Jelang Pemilu 2024, Bendahara dan Ketua OKK Gerindra Jatim Dibongkar

SURABAYA, MEMORANDUM-Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Muhamad Fawait dan Ketua OKK Gerindra Jatim, Abdul Halim digeser dari posisinya. Kepastian ini dibenarkan Sekrestaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah, Jumat, 3 November 2023.

Perombakan struktur pengurus DPD Gerindra Jawa Timur, berdalih untuk penyegaran dalam persiapan pemenangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

Kharisma Febriansyah menyebutkan perombakan  dikarenakan persiapan untuk kepentingannPilpres 2024 mendatang.

BACA JUGA:Sakit Hati pada Wanita Jadi Motif Sandy yang Bawa Kabur 11 Motor

" Semua tahu kalau gus Fawait adalah anggota DPRD Jawa Timur dengan suara terbanyak di seluruh fraksi Gerindra Jawa Timur,” kata dia. 

BACA JUGA:Polrestabes Surabaya Terjunkan 482 Personel Amankan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya

Beliau (Fawait) lanjut Kharisa mendapat tugas berat di Pilpres mendatang. “Begitu juga Abdul Halim yang akan memimpin pemenangan pilpres di Madura," terangnya.

Kharisma membantah kalau perombakan tersebut terkait adanya pesanan dari eksekutif atas kritik keras yang dilakukan keduanyabselama ini. Ia juga membantah terjadinya ketidak harmonisan di internal Gerindra Jawa Timur sendiri.

" Tak ada itu bahkan saya baru dengar itu. Semua kompak kok," ujarnya singkat.

Dalam SK DPP Partai Gerindra tertanggal 30 Oktober 2023 lalu, disebutkan bahwa Bendahara Gerindra Jawa Timur Muhammad Fawait diganti oleh Ferdians Reza Alvis dan ketua OKK Gerindra Jawa Timur yang sebelumnya Abdul Halim digantikan oleh Hidayat. Ketiganya  saat ini juga adalah para anggota DPRD Jawa Timur

Sumber di internal DPRD Jawa Timur, penyegaran  di struktur seluruh  Gerindra Jawa Timur dinilai aneh. Karena hanya Gus Fawait dan Abdul Halim yang digeser. “Keduanya ini dua sahabat di DPRD Jawa Timur dan punya peran penting di fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur,"jelas sumber.

Tak hanya itu, sambung sumber tersebut, saat ini di DPRD Jawa Timur sedang ada pembahasan APBD Jawa Timur hingga Pj gubernur Jawa Timur. "Keduanya juga terlalu kencang mengkritisi APBD Jawa Timur yang kira-kira tak pro rakyat dan pembahasan Pj gubernur. Rupanya terlalu  keras kritik mereka sehingga membuat risih pihak eksekutif,"jelas sumber tersebut. (day)

Sumber: