Meminimalisir Risiko: Mengenal Aturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Hindari Proyek Fiktif

merupakan aplikasi yang dikelola oleh LKPP dalam rangka mendukung Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Go Digital melalui kerja sama dengan e-Commerce (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Aplikasi ini digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) yang bernilai paling banyak Rp50.000.000 kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace Bela Pengadaan.

6. SPSE Terpusat

merupakan aplikasi untuk pencatatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan di luar dari SPSE, e-Katalog maupun Bela Pengadaan.

Konsekuensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

Dalam pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peserta PBJP akan dikenakan sanksi apabila:

- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran

- terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

- mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

- mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak

- Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan

- menyebabkan kegagalan bangunan

- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan

- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit

- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit

Sumber: