Ketua Komisi D Dukung Pembenahan Layanan RSUD dr Soewandhie
![Ketua Komisi D Dukung Pembenahan Layanan RSUD dr Soewandhie](https://memorandum.disway.id/uploads/IMG-20221129-WA0009.jpg)
Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mendukung upaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin membenahi layanan kesehatan di RSUD dr M Soewandhie. Sebab, saat ini rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu menjadi jujugan masyarakat untuk berobat. "Dalam rangka melakukan pembenahan itu, bisa dengan cara melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke rumah sakit atau puskesmas. Dengan sidak, kita bisa tahu bagaimana layanan kesehatan itu berjalan sehari-harinya. Jika ada yang tidak beres, akan ketahuan," kata Khusnul saat dihubungi, Selasa (29/11/2022). Namun begitu, pihaknya juga berharap perbaikan layanan kesehatan tidak hanya di RSUD dr Soewandhie, tapi juga fasilitas kesehatan lainnya. Seperti di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan di 63 puskemas yang tersebar di Kota Pahlawan. Manakala ada layanan yang lambat, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, maka bisa langsung dievaluasi dan dicarikan solusinya. Apakah layanan yang lambat itu dikarenakan petugasnya yang kurang gercep bekerja atau minimnya jumlah SDM. "Jika lambatnya layanan itu karena kurangnya SDM, bisa dilakukan penambahan SDM. Apalagi nanti ada rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, red). Itu bisa dimanfaatkan," jelasnya. Namun jika lambatnya layanan karena petugasnya kurang bekerja maksimal, itu yang harus mendapat pembinaan. "Pembinaan itu macam-macam. Bisa dengan teguran keras, atau memberikan pelatihan khusus agar petugas mampu bekerja maksimal," ungkapnya. Khusus layanan di RSUD dr Soewandhie yang baru saja disidak wali kota dan ditemukan lambatnya layanan di rekam medis, Khusnul mengatakan, wali kota harus benar-benar melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab layanan rekam medis itu layanan yang sangat vital. "Jangan sampai karena menguber layanan cepat, tapi diagnosis asal-asalan. Ini menyangkut nyawa seseorang. Jadi wali kota harus melakukan evaluasi. Jika lambatnya layanan karena kurangnya SDM, ya ditambah SDM-nya. Tapi kalau karena petugasnya, ya diberikan pembinaan yang tepat," tandasnya. (bin)
Sumber: