Fraksi PAN  Dorong Jatim Miliki Pusat Budaya

Surabaya, Memorandum.co.id - Menjaga identitas wilayah Jawa Timur, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur mendorong adanya penyediaan ruang publik untuk menjaga identitas peradaban dan kebudayaan. Mewujudkan pusat peradaban atau budaya ini dengan mendukung  pemerintah propinsi  membangun museum dan pusat kebudayaan di ibukota propinsi. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, A Basuki Babussalam mengatakan saat ini legislatif dan eksekutif sedang sibuk membahas APBD Jawa Timur. Ia mengusulkan pentingnya identitas sebagai peradaban wilayah. "Di hampir semua kota besar dunia, selalu menyediakan ruang publik untuk menjaga identitas peradaban dan kebudayaannya," terang Basuki Babussalam, Kamis (7/11/2019). Basuki m memcontohkan  The Metropolitan Museum of Art New York, Gedung Opera di Sydney, London dengan British Museum, Paris dengan Louvre, bahkan Vietnam punya museum peninggalan perang Vietnam.  "Semua memiliki museum sekaligus pusat kebudayaan yang berfungsi sebagai penjaga nilai peradaban," tegas dia. Mendukung upaya itu, lanjut Basuki Babussalam yang juga mantan wartawan ini menegaskan  Jawa Timur sebagai propinsi besar, dengan warisan sejarah hebat mulai dari kerajaan Daha, Kanjuruhan, Majapahit hingga Singosari, harusnya memiliki ruang publik yang dikonsep sebagai penjaga nilai peradaban. “Sehingga di tengah teror budaya melalui media sosial dan narkotika, ruang-ruang ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyebarkan nilai nilai kebaikan," ungkap Basuki.[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="right" withids="" displayby="tag" orderby="rand"] Basuki mengaku prihatin,  ketiadaan simbol budaya dan peradaban kota yang tidak dimiliki Surabaya sebagai ibukota propinsi. “Kalau kita berkunjung ke kota-kota besar dunia, selalu ada area budaya yang bisa menjadi simbol peradaban kota. Nah, Jawa Timur nggak punya. Karena itu wajar orang bingung mau ngapain kalau berkunjung ke Jawa Timur. Padahal potensi pariwisata dan penjagaan nilai luhur budayanya luar biasa," tambah Basuki. Menurut politisi Indrapura tiga periode ini, pemerintah juga harus bisa menjadi fasilitator peradaban kota. Ketika masyarakat sudah sesak hidup di kampung kampung yang relatif minim nilai gotong royong, sosial dan budaya, harusnya pemerintah memfasilitasi. "Pemerintah harus hadir menyediakan kebutuhan itu. Apapun kebersamaan, sikap toleran dan gotong royong adalah warisan budaya yang menjadi benteng ketahanan nasional kita,” tambah Basuki.     Basuki menilai potensi ruang publik milik pemerintah propinsi di Jawa timur tidak jelas konsepnya. “Ada museum Mpu Tantular nyepit di Sidoarjo. Perpustakaan propinsi minggir di Bratang. Masjid Agung minggir di Karah. Kita punya area pertunjukan di Candra Wilwatikta di Pandaan. Sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan resonansi yang kuat untuk menjadi ruang publik yang sesungguhnya," tambah Basuki kembali. Basuki mendorong melalui pembahasan APBD ini mulai lahir konsep ruang publik pemerintah propinsi yang jelas. “Skalanya besar. Menampung banyak potensi yang ada. Dan yang utama harus gratis. Jangan sampai sekedar mau pentas saja, tidak jadi karena harus membayar seperti di gedung Cak durasim. Orang niatnya baik, karena kebijakan pemerintah, jadi tidak bisa berkarya karena kebijakan yang ada," ujar dia. (day/gus)

Sumber: