Budiar Anwar Resmi Dilantik Jadi Sekda Kabupaten Malang

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya memiliki Sekretaris Daerah definitif setelah sekitar dua tahun dijabat oleh Penjabat Sekda. Bupati Malang Drs HM Sanusi MM melantik Dr Ir Budiar Anwar sebagai Sekda Kabupaten Malang definitif di Pendopo Agung, Jl KH Agus Salim Kota Malang, Kamis 25 September 2025.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan. Sebelumnya, posisi Sekda sempat diisi oleh tiga Pj Sekda, yaitu Nurman Ramdansyah, Nurcahyo, dan Tommy Herawanto.

Mini Kidi--

Selain melantik Sekda, Sanusi juga melantik drg Wiyono Wijoyo sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Wiyono sebelumnya sempat dicopot pada Mei 2023.

Bersamaan itu, Bupati Malang juga melantik 14 camat, 2 sekretaris dinas, serta 2 direktur RSUD Lawang dan RSUD Ngantang.

Sanusi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja penuh tanggung jawab dengan berpegang pada budaya kerja 5K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja prestasi.

BACA JUGA:Wakil Bupati Malang Buka GPM Karangploso, 9,8 Ton Beras SPHP Terjual Kurang dari Seminggu

“Pastikan seluruh ASN di Kabupaten Malang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Budaya kerja 5K harus menjadi pedoman dalam setiap tugas birokrasi dan pelayanan publik,” kata Sanusi.

Ia menekankan pentingnya integritas dan transparansi aparatur. Menurutnya, sanksi tegas akan diberikan bila ditemukan tindakan curang maupun pelanggaran hukum.

“Tidak ada toleransi untuk hal itu. Ini komitmen kita bersama agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang semakin baik menuju world class government,” terangnya.

BACA JUGA:Bupati Launching Logo Hari Jadi ke 1265 Kabupaten Malang, Resmikan Malang Tourism Gateway

Sanusi juga memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Malang. Seluruh penempatan pejabat, katanya, murni berdasarkan penilaian dan masukan berbagai pihak.

“Tidak ada bayar-bayar ke siapapun. Kalau ada yang bayar, kalau di bawah saya tak pecat dua-duanya. Kalau ke bupati, seribu persen pasti tidak ada yang bayar duit. Tidak ada jabatan transaksional di Pemerintah Kabupaten Malang,” tegasnya.

Menurutnya, penentuan jabatan juga melibatkan masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, hingga tim penggerak PKK. Integritas tetap menjadi syarat utama pejabat dalam menjalankan tugas.

BACA JUGA:Dua Kecamatan di Kabupaten Malang Sempat Terendam Banjir

Sekda baru diharapkan mampu menjadi koordinator, regulator, fasilitator, evaluator, inspirator, sekaligus motivator di lingkungan Pemkab Malang. Kolaborasi dengan perangkat daerah dan legislatif dinilai penting untuk mencapai tujuan bersama.

“Selain beberapa peran tersebut, saya berharap agar Sekda baru dapat segera beradaptasi secara taktis dan luwes dalam bersinergi dengan seluruh jajaran perangkat daerah, serta berkolaborasi dengan legislatif,” harap Sanusi.

Ia menyebut pelantikan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Malang dalam menurunkan angka kemiskinan. Data terbaru menunjukkan penurunan dari 8,9 persen menjadi 8,7 persen.

BACA JUGA:DTPHP Kabupaten Malang Siapkan Lahan 47 Hektare untuk Sentra Alpukat Pameling

“Saya berharap di akhir jabatan angka kemiskinan bisa menjadi 5 persen. Tiap tahun saya berharap bisa turun 1 persen,” ujarnya.

Selain fokus pada kemiskinan, Sanusi juga menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang Budiar Anwar menyatakan siap bersinergi dengan seluruh perangkat daerah untuk menekan angka kemiskinan.

BACA JUGA:PT Bagong Dekaka Makmur Perkenalkan Kendaraan Khusus Medan Pertambangan dalam JIExpo Kemayoran

“Seperti Dinkes, ketahanan pangan, cipta karya, pertanian dan rumah sakit akan kami sinergikan supaya nanti bisa menekan angka kemiskinan,” katanya.

Ia juga menekankan program konkret, mulai dari pembongkaran jamban cubluk, bedah rumah, hingga penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

BACA JUGA:Peringati HUT Ke-80, PMI Cabang Kabupaten Malang Bangun Gedung Diklat

“Karena banyak perempuan yang bergantung pada suami, jika suaminya meninggal maka ekonominya akan goyah. Maka dari itu, KRPL ini sangat baik untuk menopang hidup dan menambah asupan gizi untuk mencegah stunting,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya dinilai berperan penting dalam mengubah pola hidup masyarakat untuk mendukung penurunan angka kemiskinan.

“Dua dinas ini memiliki keterkaitan dengan angka kemiskinan dengan merubah pola hidupnya,” jelas Budiar.(diskominfo kabupaten malang/kid)

Sumber: