Antrean Rusun Mengular, DPRD Surabaya Desak Verifikasi Ulang dan Pembangunan Rusun Khusus
Josiah Michael, anggota DPRD Surabaya.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemandangan antrean panjang warga yang mengadu nasib untuk mendapatkan hunian di rumah susun sewa (rusunawa) menjadi ironi di tengah laporan bahwa tidak sedikit penghuni rusun bersubsidi yang sejatinya telah berstatus mampu secara ekonomi namun memilih untuk tetap bertahan.
Fenomena ini mengundang perhatian dari legislatif Surabaya, salah satunya Josiah Michael, anggota Komisi C DPRD Surabaya, yang mendesak adanya solusi konkret dari Pemerintah Kota (Pemkot).
BACA JUGA:Fenomena Penghuni Mampu di Rusun Surabaya Kembali Viral, Netizen Geram dan Tuntut Ketegasan Pemkot

Mini Kidi--
Menurut legislator dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, persoalan pelik terkait rusunawa di Surabaya ini memerlukan dua langkah strategis.
"Masalah rusun ini solusinya cuma dua. Pertama, perlu dilakukan verifikasi ulang penghuni rusun. Jika memang sudah mampu, ya mohon maaf, mereka wajib pindah, karena rusun milik pemkot saat ini adalah rusun umum yang diperuntukkan bagi keluarga miskin atau gamis, " kata Josiah.
Langkah verifikasi ini, menurut Josiah, sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan slot hunian dapat diisi oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Solusi kedua yang ditawarkan adalah keberanian Pemkot Surabaya untuk melakukan ekspansi pembangunan hunian vertikal.
"Pemkot harus berani membangun rusun vertikal, karena daya tampung rusun saat ini sangat kecil, tidak sebanding dengan kebutuhan," tegas Josiah.
Lebih lanjut, ia mengusulkan sebuah konsep inovatif untuk mengatasi masalah warga eks rusun yang telah sejahtera namun masih ingin tinggal di lingkungan rusun.
"Selain itu, perlu dibangun rusun khusus yang menjadi solusi bagi warga eks rusun yang sudah sejahtera tapi tetap ingin tinggal di rusun. Karena rusun khusus memungkinkan bagi mereka untuk tinggal," jelasnya.
Konsep rusun khusus ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah bagi warga yang telah meningkat taraf ekonominya namun masih memiliki preferensi untuk tinggal di lingkungan rusun, tanpa mengambil hak warga miskin di rusun bersubsidi.
Sumber:


