Fraksi PDI-P Kritisi LKPj Gubernur Jatim 2024, Soroti Ketimpangan Pendidikan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Masih adanya ketimpangan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah dan efektivitas anggaran serta  disparitas pembangunan yang belum merata. Menjadi sorotan tajam Fraksi PDI-P DPRD Jatim terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi.

BACA JUGA:Pansus LKPJ Pelototi Kinerja Pemprov Jatim

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Guntur Wahono menyampaikan Pandangan Umum (PU) dalam beberapa catatan penting sebelum LKPj Gubernur 2024 dibahas lebih lanjut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Jatim belum sepenuhnya inklusif dan merata, terutama di wilayah tertinggal.  

--

“Diperlukan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan sektor UMKM, dan peningkatan investasi yang menyentuh wilayah pedesaan dan pinggiran,” ujar Guntur usai menyampaikan PU di Rapat Paripurna DPRD Jatim.  

Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sinergi antar kabupaten/kota untuk mengurangi ketimpangan spasial. Sebagaimana tercermin dalam Indeks Theil yang masih tinggi. 

BACA JUGA:DPRD Jatim Apresiasi LKPj Gubernur 2022

Begitu juga terkait Persentase Penduduk Miskin, meskipun terjadi penurunan, namun kantong-kantong kemiskinan struktural masih banyak ditemukan. 

“Perlu pendekatan yang lebih terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan kelembagaan sosial di akar rumput,” ujar Guntur.

Dalam masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Fraksi PDI-P menyarankan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas dasar. Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Guntur menekankan pentingnya pendidikan vokasi, link-and-match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk menekan pengangguran usia produktif.

BACA JUGA:Pansus LKPj Gubernur Siap Gunakan Hak Interpelasi

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga menyoroti isu strategis yang membayangi pembangunan Jawa Timur, meskipun anggaran sebesar Rp 34,7 triliun telah dialokasikan untuk sektor prioritas.  

Contohnya anggaran pendidikan sebesar Rp 3,4 triliun belum mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, yang hanya mencapai 65,37 persen. 

“Ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,” ujar politisi dari Daerah Pemilihan Blitar-Tulungagung ini. 

Sumber: