Hotel Java Lotus Terancam Tutup Akibat Utang Pajak Rp3,8 Miliar

JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID - Pengelola Hotel Java Lotus bintang empat di Jember menghadapi sanksi berat usai dipanggil Komisi C DPRD Jember, Selasa, 7 Januari 2024. Hotel itu telah menunggak pajak hingga Rp3,8 miliar dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Dalam sidang yang memanas, terungkap bahwa manajemen hotel telah salah melaporkan data keuangannya, yang menyebabkan kesenjangan pajak yang signifikan. Direktur hotel, Didik Edi, menyatakan terkejut dengan pengungkapan tersebut, mengakui bahwa laporan internal telah menggambarkan gambaran yang berbeda.

"Ini masalah serius yang menggerogoti pendapatan asli daerah. Kalau terus berlanjut, mau tidak mau kami harus mengambil tindakan tegas, termasuk menutup atau menyita aset," kata Ardi Pujo Prabowo, Ketua Komisi C DPRD.

BACA JUGA:DPRD Jember Turun Tangan, Bedah Masalah Pemerintahan Desa Mundurejo yang Terancam Lumpuh

Kantor Pajak Jember telah memantau operasional hotel dan berupaya menagih pajak yang tertunggak. Namun, kesulitan keuangan hotel telah menghambat pembayaran.

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan pendapatan yang hilang, tetapi manajemen hotel tampaknya lebih mengutamakan pengeluaran lain daripada kewajiban perpajakan mereka," kata Hendra Surya Putra, Kepala Bidang Data dan Perencanaan di Kantor Pajak Jember.

Direktur hotel, Didik Edi, telah berjanji untuk mengusut masalah ini dan mencari solusinya. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah daerah dan masyarakat, masa depan Java Lotus Hotel menjadi tidak menentu. 

BACA JUGA:Sidak Gudang Logistik KPU, Pansus Pilkada DPRD Jember Pastikan Proses Sorlip Steril

"Kami akan tanyakan bagian keuangan, kenapa sampai terjadi itu. Kami tetap ingin taat pajak, bukan lari dari tanggung jawab, kami akan cari solusi untuk menyelesaikan kewajiban kami," tanggapnya.

Didik mengaku sebenarnya ingin segera menyelesaikan tunggakan pajak ini. Tetapi karena kekuatan keuangan hotel tidak mencukupi.

"Banyak solusi yang kami tawarkan, namun hal tersebut akan kami bahas bersama Bapenda Jember," ulasnya. (edy)

Sumber: