BPK Jatim Serahkan 4 LHP, Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Masih Perlu Perbaikan Signifikan

MEMORANDUM.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyerahkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Barang Milik Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023 Dan 2024, Senin 2 Desember 2024.

Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Kantor BPK Jatim.

BACA JUGA:Penyerahan Laporan Keuangan Pemda, BPK Jatim Janji Tuntas 60 Hari

BACA JUGA:Lima Anggota BPK Terpilih Resmi Menjabat

Adapun LHP Dengan Tujuan Tertentu yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) pada RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 Dan 2024;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Barang Milik Daerah Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 Dan 2024;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Barang Milik Daerah Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 Dan 2024;

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) pada RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 Dan 2024;

"Pemeriksaan Kepatuhan BLUD RSUD bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD pada empat RSUD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Yuan Candra Djaisin dalam keterangan tertulis.

Sasaran pemeriksaan Kepatuhan BLUD RSUD diarahkan pada aspek utama mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BLUD RSUD yang bersifat fleksibilitas maupun nonfleksibilitas Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan, bahwa keempat RSUD telah Sesuai Kriteria dengan Pengecualian.

Pengecualian tersebut karena terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan, diantaranya:

1. Pengelolaan pendapatan BLUD belum sesuai ketentuan dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi dan andal;

2. Terdapat pengelolaan jasa pelayanan untuk kesejahteraan tidak digunakan sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;

3. Terdapat pengadaan barang tanpa didukung dengan Perjanjian Kerja;

4. Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak didukung bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan;

5. Terdapat adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta kemahalan harga atas pekerjaan
renovasi;

6. Terdapat kekurangan volume dan kesalahan perhitungan analisa harga satuan atas paket pekerjaan belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan;

7. Terdapat pembayaran belanja tambahan penghasilan tenaga medis belum sesuai ketentuan.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di entitas pemeriksaan atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti.

BPK berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan oleh pemerintah daerah/entitas pemeriksaan serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan negara/daerah.

"Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK mengingatkan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," pungkasnya. (gus)

Sumber: