PKL Kebraon Menjerit Penggusuran Dilakukan Sepihak, Komisi C DPRD Surabaya Turun Tangan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Para pedagang kaki lima (PKL) di gang 5 Kebraon merasa nasibnya terancam. Sebab, mereka dihadapkan pada rencana pengosongan lahan yang dianggap sepihak tanpa adanya dialog terlebih dahulu. 

Merespons keluhan tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, Alif Iman Waluyo, turun langsung untuk menjembatani permasalahan ini.

Politisi muda ini turun tangan dengan menghubungi pihak kelurahan dan kecamatan setempat untuk mencari jalan tengah.

BACA JUGA:18 PKL Kebraon Terancam Tak Dapat Berjualan, Wawali Pasang Badan

Alif langsung mengupayakan dialog langsung antara perwakilan PKL, pihak kelurahan, dan kecamatan. Dialog tersebut dilaksanakan dengan Alif yang turut mengawal jalannya mediasi, agar suara para PKL dapat terdengar oleh pemerintah setempat. 

“Saya mendengar keluhan dari PKL di Kebraon ini, dan saya ingin agar persoalan ini diselesaikan secara dialogis dan baik,” ujar Alif Iman Waluyo, anggota DPRD Surabaya dari daerah pemilihan Surabaya 5 ini.

Alif mengatakan para PKL di gang 5 Kebraon merasa keberatan dengan keputusan pengosongan yang dinilai mendadak. Apalagi, lanjut dia, mereka mengandalkan area tersebut sebagai tempat mencari nafkah. 

BACA JUGA:Dinilai Program UMKM Merakyat, Ratusan PKL Dukung Warsa

"Para pedagang merasa keberatan dengan pengosongan yang mendadak dan meminta agar diberi waktu setidaknya lima bulan untuk mencari lokasi alternatif,” ujar Alif Iman Waluyo. 

Dalam pertemuan tersebut, para PKL menyampaikan harapan agar diberikan waktu yang lebih longgar untuk melakukan pengosongan. 

Mereka meminta agar proses pengosongan dilakukan setidaknya dalam jangka waktu lima bulan ke depan, agar mereka bisa mencari lahan baru untuk berdagang.

BACA JUGA:Lewat Green Economy dan Pemasaran Online, Tim Dosen PPM Unitomo Dongkrak Pendapatan PKL Jalur Gaza

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan waktu lebih agar kami bisa mencari lahan alternatif. Jika pengosongan dilakukan mendadak, tentu akan merugikan kami secara finansial,” kata salah satu perwakilan PKL yang enggan disebut namanya.

Menanggapi permintaan PKL, pihak kelurahan dan kecamatan berjanji akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan dinas terkait. Rapat tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. 

Sumber: