Pilkada Kabupaten Pasuruan Dianggarkan Rp 95,3 Miliar

“Kalau diperlukan tenaga ahli dan kalau itu diperbolehkan, saya kira itu penting. Dari pada nanti ada Silpa atau penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Apalagi kemarin kita mendengar ada PPK yang belum dibayar segala. Maka tentu antara SPJ yang mengalami keterlambatan dan penyerapan anggaran perlu kontrol yang maksimal,” tegasnya. (Muh Hidayat)

 

NPHD KPU sebesar Rp 75.656.016.900

2023 = 31.660.000.000 (Termin 1)

2024 = 43.996.016.900 (Termin 2)

 

Nilai NPHD Bawaslu Rp 19.682.139.000

2023 = 7.872.855.600 (Termin 1)

2024 = 11. 809.283.400 (Termin 2)

Keterangan: Sisa 630.000

Sumber: