HUT ke-79 TNI, Khofifah: Profesionalisme TNI Jaga Proses Demokrasi Telah Teruji dan Terbukti

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi profesionalisme TNI dalam mendukung proses demokrasi dan menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah tahun politik.

Dimana, TNI terus berkomitmen untuk tetap netral dan menjaga proses demokrasi berjalan lancar. Terutama dalam proses transisi kepemimpinan nasional. 

BACA JUGA:Ini Pesan Khofifah saat Bersama Gus Reza Lirboyo di Muludan Muslimat-Fatayat Bangkalan

Hal ini sejalan dengan tema HUT ke-79 TNI Tahun 2024 yakni 'TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju'. 

"Seperti kita tahu, 20 Oktober mendatang akan dilakukan pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih periode 2024-2029. Untuk itu peran TNI sangat penting dalam menjaga stabilitas negara terutama dalam masa-masa transisi kepemimpinan saat ini," kata Khofifah di Surabaya, Sabtu 5 Oktober 2024.

BACA JUGA:Bersama Keluarga Syaichona Cholil, Khofifah Hadiri Peluncuran Lagu Ngireng Haji Her Mile Khofifah

Khofifah mengatakan, TNI memiliki tanggung jawab utama dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, TNI diharapkan tetap siap menghadapi ancaman militer, terorisme, dan konflik perbatasan.

"Tentunya seiring bertambahnya usia, TNI dapat semakin profesional sehingga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, TNI mampu menjadi kekuatan militer yang tangguh dan disegani oleh bangsa-bangsa lain," katanya.

BACA JUGA:Disambut Gelombang Doa, Khofifah Sampaikan Komitmen Terus Perhatikan Kemajuan Pesantren

Menurutnya, saat ini tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara di era perkembangan teknologi terus menghadapi berbagai tantangan. Dari menjaga pertahanan wilayah secara geografis, sampai menjaga kedaulatan di era siber atau ancaman digital yang semakin kompleks.

Untuk itu, TNI harus terus mengembangkan keahlian dan SDM-nya dalam melindungi sistem informasi milik negara dari ancaman serangan siber, seperti _hacking, malware,_ atau sabotase digital yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.

"Ini penting karena di era digital, ancaman tidak lagi terbatas pada invasi militer konvensional, tetapi juga serangan siber yang dapat mengganggu infrastruktur vital, keamanan informasi, hingga kestabilan politik dan ekonomi negara," katanya. 

BACA JUGA:Hari Batik Nasional 2024, Khofifah Ajak Masyarakat Bangga Berbatik

Sumber: