KAI Akan Tata Kawasan Stasiun Besar Madiun, Pemkot Madiun Siap Mendukung

MADIUN, MEMORANDUM - PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) VII bersama Pemkot Madiun sepakat akan menata di kawasan stasiun besar Madiun. Rencananya, tempat parkir dan jalan di kawasan stasiun akan diperluas. 

BACA JUGA:Airlangga Mundur Tak Pengaruhi Rekom Hari Wuryanto-Purnomo

Hal ini diketahui setelah PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) VII dan Pemkot Madiun bertemu untuk memberikan pemaparan sekaligus peninjauan lokasi yang akan direnovasi.

"Jadi, KAI merencanakan penataan kawasan stasiun agar lebih lebar," ujar Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono usai meninjau lokasi renovasi bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto di depan Stasiun Madiun, Rabu 14 Agustus 2024.

Suharjono menyebut, ada beberapa alasan yang menyebabkan muncul rencana tersebut. Diantaranya, sempitnya space di depan Stasiun Madiun dan minimnya kendaraan yang bisa ditampung. Sehingga, pihaknya berupaya menyiapkan sarana prasarana pelayanan penumpang yang lebih layak dengan sedikit melebarkan jalan di depan Stasiun Madiun dan memperluas area parkir mobil maupun motor.

BACA JUGA:Polres Ngawi Kerahkan 4.343 personel Amankan Pilkada 2024

"Saat ini, kami hanya bisa menampung sekitar 100 roda dua dan 50 roda empat. Kedepan, perkiraan kami bisa menampung 400 kendaraan roda empat," sebut Suharjono.

Menurutnya, pembangunan tersebut masuk dalam kategori sangat mendesak. Pasalnya, jumlah penumpang di Stasiun Madiun bisa mencapai 1.500-3.000 orang per harinya. Sedangkan, area parkir dan jalan yang berada di depan stasiun tersebut tidak bisa menampung ribuan penumpang.

"Sehingga, harus segera dilakukan relokasi penyiapan sarana prasarana terkait pelayanan penumpang," terangnya.

Untuk itu, jelasnya, apabila semua perencanaan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemkot Madiun, maka pembangunan akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, direncanakan bakal mulai dikerjakan pasa tahun 2025 mendatang dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Selanjutnya, untuk tahap kedua akan berlangsung di tahun 2026.

BACA JUGA:DPRD Tulungagung Sidang Paripurna, Raperda Tentang Perubahan APBD 2024 Disetujui

"Tahap dua masih belum tahu anggarannya. Karena, kami baru desain konsep saja belum sampai tahap penghitungan," jelasnya.

Disinggung soal adanya tukar guling, Suharjono menyatakan masih akan di diskusikan kembali bersama dengan Pemkot Madiun. Supaya, bisa dipatenkan apakah skema tukar guling atau yang lainnya. Yang paling penting, harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik di Pemkot Madiun maupun di KAI.

"Memang ada akses jalan aset Pemkot kami usulkan untuk digeser ke lahan milik KAI," katanya.

Sumber: