Kinerja DPRD Surabaya 2019-2024 Kurang Optimal

SURABAYA, MEMORANDUM - DPRD Surabaya periode 2019-2024 akan segera berakhir. Masa bakti yang hampir lima tahun ini diwarnai dinamika dan menuai berbagai kritik, terutama terkait dengan kinerjanya yang dinilai kurang maksimal dan tidak optimal dalam mengemban amanah rakyat.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Moch Mubarok Muharam, mengungkapkan bahwa harapan besar rakyat Surabaya terhadap DPRD Surabaya sering kali berujung kekecewaan. Sebab, realita yang sering terjadi menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Beliau menyinggung bahwa fungsi utama DPRD, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat, belum sepenuhnya terlaksana.

"Sering kali ada harapan besar (aspirasi) dari warga Surabaya kepada DPRD Surabaya. Dalam hal ini supaya anggota DPRD dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Dalam hal ini fungsinya adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kenyataannya itu tidak terjadi, sering kali banyak kekecewaan terhadap kinerja DPRD. ," kata Mubarok

Mubarok mengamati bahwa alih-alih mengutamakan kepentingan rakyat, anggota DPRD kerap lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. 

BACA JUGA:Pembangunan Pasar Karah, DPRD Surabaya Minta Pemkot Berinovasi Agar Tak Sepi

"Sering kali DPR lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingannya warga. Ini yang selama ini terjadi, " ungkapnya. 

Hal ini, menurut Mubarok yang juga sebagai pengamat Politik ini, merupakan fenomena yang sudah lumrah terjadi, di mana aspirasi rakyat hanya ditampung menjelang pemilu atau untuk konstituen tertentu.

"Biasanya pun kalau seandainya DPRD memperjuangkan kepentingannya warga itu kan mungkin dipilih-pilih. Mungkin konstituen yang terdekat atau menjelang waktu pemilu. Itu yang terjadi fenomena sekarang ini, " jelasnya. 

Akibatnya, Mubarok menilai bahwa DPRD selama ini tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan dengan baik, sehingga menimbulkan banyak keluhan dan kekecewaan. Masyarakat merasa bahwa DPRD tidak memperjuangkan kepentingan mereka, padahal mereka dipilih untuk itu.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Berharap Revitalisasi THR-TRS Juga Jadi Pergerakan Dunia Seni

"Aspirasi tidak tersalurkan secara optimal, sehingga sering kali banyak keluhan keluhan yang terjadi di warga. DPR dianggap tidak memperjuangkan kepentingan rakyat padahal mereka dibutuhkan untuk kepentingan rakyat. 

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang pro-rakyat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tentu saja DPRD harus mengevaluasi diri dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerjanya, " pungkasnya. (alf)

Sumber: