Dewan Temui Massa HMI yang Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Tulungagung

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Tulungagung menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung pada Selasa 25 Juni 2024.

Aksi unjuk rasa ini sempat menarik perhatian masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Massa aksi menyuarakan beberapa tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Tulungagung. Tiga tuntutan merupakan isu nasional. Sedangkan tiga lainnya adalah isu lokal yang selama ini dinilai berimbas pada kehidupan masyarakat.

Ketua HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Shobah mengatakan, aksi ini digelar dengan tiga tuntutan isu nasional. Yakni isu Tapera yang dinilai kurang pas dengan kebutuhan rakyat, kemudian komersialisasi pendidikan yang dinilai semakin membuat wali mahasiswa kesulitan dalam hal memenuhi pembiayaan anak - anak mereka, yang ketiga adalah tuntutan HMI untuk membebaskan aktivis HMI yang ditangkap pihak keamanan.

BACA JUGA:Bulan Kelahiran Pancasila, Ketua DPRD Tulungagung Ajak Bumikan Nilai-Nilai Pancasila

"Ada tiga isu nasional dan isu lokal, semua sudah saya sampaikan di hadapan bapak dewan tadi," ujarnya.

Fuad menjelaskan, hal lain yang dibawa dalam aksi unjuk rasa ini adalah isu jalan rusak di Kabupaten Tulungagung, yang selama belum diperbaiki dengan maksimal oleh Pemkab Tulungagung.

Kemudian Mall Pelayanan Publik, yang dinilai belum menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan cepat. Bahkan acap kali pemohon harus kembali ke dinas atau instansi asal untuk menyelesaikan proses pelayanan publiknya.

Pihaknya juga menyoroti isu kondisi moral anak-anak di Tulungagung yang harusnya mendapatkan perhatian pemkab.

BACA JUGA:DPRD Tulungagung Rapat Paripurna, Ketua Dewan Puji Capaian Penyerapan Anggaran Pemkab

"Mall pelayanan publik ini tidak serius dalam pelaksanaannya, karena banyak pemohon yang harus balik lagi ke dinas sebelumnya, untuk menyelesaikan pelayanan yang diinginkan," urainya.

Pihaknya berharap, tuntutannya direspon oleh Dewan dan disampaikan kepada pemkab maupun pemerintah pusat.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono yang menemui langsung peserta aksi damai mengaku, sistem demokrasi selalu identik dengan penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun dengan unjuk rasa.

Marsono tidak mempermasalahkan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Namun pihaknya memastikan bakal merespon tuntutan mereka, sesuai dengan tupoksi anggota DPRD Tulungagung.

Sumber: