Dikejar Setoran Pajak, Bapenda Kota Madiun Mulai Keliling Jemput Bola

MADIUN, MEMORANDUM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun belakangan ini deg-degan. Menyusul setoran pajak bumi dan bangunan (PBB P2) yang masuk ke kasda masih minim. Padahal, jatuh tempo setoran pajak mencapai belasan miliar rupiah tinggal menyisakan waktu empat bulan ke depan.

BACA JUGA:Kepemimpinan Messi di Copa America Diuji Saat Tak Muda Lagi 

Data dihimpun dari Bapenda Kota Madiun, memasuki Juni ini realisasi setoran pajak yang disetor ke kasda baru 30 persen atau setara dengan Rp 7,2 miliar. Sedangkan target ditetapkan sebesar Rp 24 miliar.

BACA JUGA:Misi Berat Messi Mempertahankan Gelar Juara di Copa America 2024 

Kepala Bapenda Kota Madiun Jariyanto mengakui, realisasi pendapatan dari sektor pajak hinggi kini masih rendah. Penyebabnya, karena jatuh tempo pembayarannya dinilai masih terbilang lama yakni pada 30 September 2024.

Kendati demikian, ia mengaku optimistis jika hingga batas akhir jatuh tempo nanti, kekurangan target Rp 16,8 miliar bisa dipenuhi.

BACA JUGA:Ditinggal Messi, Inter Miami Bisa Apa?

Terlebih, terangnya, bercermin dari capaian tahun lalu realisasi setoran PAD bisa melebihi target.

BACA JUGA:Cetak 12 Gol, Messi Tinggalkan Inter Miami 

"Dari target PBB sebelum P-APBD tahun lalu Rp 23,9 miliar. Tapi, tepat sebelum jatuh tempo, realisasinya bisa tembus 102 persen atau Rp 24,5 miliar," katanya.

BACA JUGA:Messi Cetak Gol, Inter Miami Kalah untuk Kali Ketiga di MLS Musim Ini 

Sisi lain, kini Bapenda akan terus berupaya menggenjot pundi-pundi daerah di antaranya dengan menghadirkan layanan pembayaran PBB keliling menyasar tempat-tempat ramai. Antara lain, Taman Olahraga Gulun, Pahlawan Street Center (PSC), Taman Bundaran, Alun-Alun Kota Madiun dan tempat ramai lainnya.

BACA JUGA:Messi Main, Inter Miami Kembali Raih Kemenangan di MLS

"Tentunya, kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan realisasinya,” ujarnya seraya mewanti-wanti masyarakat untuk patuh dan taat bayar pajak lantaran pajak dari masyarakat untuk pembangunan Kota Madiun. (*)

Sumber: