Pakar Nilai Prabowo Sejalan dengan Pegiat Demokrasi dan HAM dalam Agenda Reformasi Polri
Pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.-Istimewa-
JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pembentukan dan pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat 7 November 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi.
BACA JUGA:Prabowo Siapkan Pendidikan Vokasi untuk Tenaga Kerja Domestik dan Migran
Menurutnya, keputusan ini menunjukkan kepedulian Presiden terhadap aspirasi publik serta para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menyerukan pembenahan institusi kepolisian.
Mini Kidi--
“Pembentukan komisi reformasi Kepolisian Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto ini perlu diapresiasi. Ini menunjukkan Presiden Prabowo juga memiliki concern serupa atau tidak jauh berbeda dengan publik serta para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia terhadap perbaikan Polri di masa mendatang, baik itu secara struktural maupun kultural,” ujar Bawono kepada media, Jumat 7 November 2025.
BACA JUGA:Prabowo Siapkan Sekolah Terintegrasi untuk Anak dari Keluarga Menengah ke Bawah
Bawono menjelaskan, concern Presiden terhadap isu reformasi Polri juga tercermin dalam pelantikan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan
Langkah tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa reformasi kepolisian menjadi perhatian serius Presiden.
BACA JUGA:Jonan: Program Prabowo Pro Rakyat dan Punya Multiplier Effect
“Concern dari Presiden Prabowo terhadap isu reformasi Polri juga tercermin saat pelantikan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian beberapa waktu lalu,” kata Bawono.
Ia menambahkan, gagasan reformasi terhadap Polri sebagaimana digaungkan Gerakan Nurani Bangsa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo bulan Agustus lalu merupakan bagian dari tuntutan pembenahan institusi kepolisian, terutama berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap kelompok sipil yang sempat terjadi beberapa pekan lalu saat aksi demonstrasi.
BACA JUGA:Fresh Graduate UNS Bangga Bisa Magang di Garuda Berkat Program Prabowo: Kesempatan Sangat Berharga!
Sumber:
- Share:
