Prabowo Tegaskan Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.-Istimewa-
JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dua strategi utama dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui penguatan di sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah upaya untuk mengimplementasikan strategi itu.
BACA JUGA:Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2025 Turun, Bekurang 4.000 Orang dari Tahun Lalu
"Salah satu poin penting (dalam ratas) adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantainya melalui dua skema strategi," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 November 2025.
Mini Kidi--
Pada skema pertama, Cak Imin menjelaskan salah satu hal konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam aspek pendidikan adalah membangun Sekolah Rakyat.
BACA JUGA:Proporsi Pekerja Formal Meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka Turun
“Mengkonsolidasi pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan mengatasi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang," ucap dia.
Berikutnya, pada skema kedua, upaya memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat pemberdayaan masyarakat, yakni dengan memperbanyak pelatihan atau pendidikan vokasi. Pemerintah berharap para alumni SMA/SMK bisa lebih cepat terserap pasar kerja.
BACA JUGA:Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Triwulan III, Lebih Baik dari Tahun Lalu
"Kita mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dunia kerja. Di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Cak Imin.
Cak Imin menjelaskan pemerintah akan melibatkan balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah punya dan swasta untuk meningkatkan keahlian para calon pekerja.
BACA JUGA:IPM Melesat ke 75,90, Kualitas Hidup Rakyat RI Meningkat
Bertalian dengan itu, kata dia, Presiden memerintahkan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi dan mengarahkan kurikulum pendidikan nasional berorientasi pada persiapan dunia kerja.
"Pak Presiden juga minta agar, selain bahasa Indonesia, bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab menjadi bahasa wajib di sekolah-sekolah," ucapnya.
Sumber:
- Share:
