Perizinan Lambat Jadi Batu Sandungan, DPRD Surabaya Desak Reformasi Birokrasi untuk Genjot Investasi

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Keterlambatan proses perizinan di Kota Surabaya menjadi permasalahan serius yang dinilai menghambat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:IMB Kini Menjadi PBG untuk Perizinan Bangunan 

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mendesak pemerintah kota (pemkot) untuk segera melakukan langkah strategis guna membenahi kebuntuan birokrasi ini.

Mini Kidi-- 

Menurut Buleks sapaan akrab Budi Leksono, proses perizinan yang berlarut-larut tidak hanya merugikan pelaku usaha skala besar, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat umum yang membutuhkan izin untuk berbagai keperluan.

BACA JUGA:Bongkar Mafia Perizinan di Pemkot Surabaya 

"Proses perizinan yang memakan waktu lama telah menjadi batu sandungan bagi banyak pihak. Ini bukan hanya soal investasi besar yang terhambat, tapi juga usaha kecil menengah dan kebutuhan masyarakat yang akhirnya terganggu," ujar Buleks, Selasa 15 Juli 2025.

BACA JUGA:Komisi B DPRD Surabaya Soroti Tempat Usaha Tak Taat Perizinan 

Berdasarkan analisis yang ada, Budi mengidentifikasi beberapa akar masalah yang menyebabkan lambatnya layanan perizinan, di antaranya regulasi rumit yang sering kali tumpang tindih, koordinasi yang buruk antar instansi terkait, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun teknologi, praktik birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit serta urangnya transparansi dalam alur dan proses perizinan. Dampak dari kondisi ini, lanjutnya, sangat signifikan.

BACA JUGA:Pemkot dan DPRD Dukung Komitmen Trans Icon Lengkapi Perizinan 

"Investasi menjadi terhambat, yang secara langsung memperlambat pertumbuhan ekonomi kota. Akibatnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut hilang dan yang paling utama adalah timbulnya kekecewaan di tengah masyarakat," tegasnya.

BACA JUGA:Kepala Dinkopdag Pemkot Surabaya Ungkap Anak Buahnya Terlibat Mafia Perizinan, Begini Kronologinya 

Untuk mengatasi kebuntuan ini, politisi dari PDI Perjuangan ini mendorong Pemkot Surabaya untuk tidak hanya fokus pada pembenahan di level dinas, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

"Pemerintah harus segera bertindak. Lakukan penyederhanaan regulasi, tingkatkan koordinasi antar dinas, dan optimalkan sistem perizinan online yang sudah ada agar lebih efektif," katanya.

BACA JUGA:Semua Perizinan di Surabaya lewat SSW Alfa 

Secara khusus, Buleks menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang dibangun secara partisipatif.

BACA JUGA:Pelayanan Perizinan Molor, OPD di Surabaya Siap-siap Disanksi 

"Jangan hanya berhenti di level dinas. Transparansi dan akuntabilitas harus dibangun dari level RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Bahkan, organisasi kepemudaan perlu dilibatkan agar informasi mengenai persyaratan dan prosedur perizinan bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan," usulnya.

Dengan melibatkan struktur masyarakat terkecil, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat, sekaligus ikut mengawasi jalannya proses perizinan.

BACA JUGA:Aplikasi WargaKu Kini Dilengkapi Fitur Perizinan 

Pemerintah diminta segera merespons permasalahan ini secara serius. Proses perizinan yang cepat, efisien, dan transparan diyakini akan menjadi kunci untuk membuka keran investasi lebih lebar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. (alf)

Sumber: