Rakor IKP Kemenko Polkam: Skor Jatim Turun, Perlu Kolaborasi untuk Menguatkan

Rakor IKP Kemenko Polkam: Skor Jatim Turun, Perlu Kolaborasi untuk Menguatkan

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto bersama Desy Meutia Firdaus (Plt. Direktur E pada JAM Pidum Kejakgung), Totok Suryanto (Wakil Ketua Dewan Pers), ⁠Farida Dewi Maharani (Direktur Ekosistem --

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jatim menjadi perhatian karena mengalami penurunan cukup signifikan. Skor IKP pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2024 sehingga perlu upaya penguatan untuk tahun 2025. 

Data Dewan Pers menyebutkan skor IKP di Jatim pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Tahun 2025, skor IKP Jatim mencapai 76,55 poin dalam kategori cukup bebas.  Namun, tahun 2024 turun menjadi 67,45 poin dalam kategori agak bebas. 

BACA JUGA:Ketua DPD RI Minta Gubernur Perbaiki Indeks Kemerdekaan Pers di Jatim


Mini Kidi--

Itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto pada Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur, di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu 18 Juni 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenko Polkam RI ini menghadirkan narasumber Totok Suryanto (Wakil Ketua Dewan Pers), ⁠Farida Dewi Maharani (Direktur Ekosistem Media, Kementerian Komunikasi dan Digital), ⁠Desy Meutia Firdaus (Plt. Direktur E pada JAM Pidum Kejaksaan Agung), ⁠Kombespol Tri Atmojo (Kabag Renops Stamaops Polri).

Eko Dono Indarto menyampaikan penurunan yang cukup siginifikan ini menempatkan Jatim di bawah skor nasional tahun 2024 sebesar 69,46 poin. “Serta menurunkan peringkat Jawa Timur dari posisi 14 pada tahun 2023 menjadi peringkat 33 dari 38 provinsi pada tahun 2024,” katanya.

BACA JUGA:Refleksi Kemerdekaan Pers di Era Milenial, RPS Tuban Didukung SIG Cangkruan Jurnalistik

Penurunan ini terjadi pada tiga dimenasi utama, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serat lingkungan hukum. “Untuk itu penting untuk segera merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan IKP Jawa Timur di tahun 2025,” ujarnya.

Dewan Pers menurutnya telah memberikan rekomendasi, seperti peningkatan kompetensi wartawan, pemahaman para pemangku kepentingfan tentang peran pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis.

Eko Dono menyampaikan rakor ini merupakan program prioritas Kemenko Polkam khususnay bidang komunikasi dan informasi. “Kami meyakini melalui forum ini dapat menggali akar permasalahan penurunana IKP di Jawa Timur dan merumuskan solusi konkret secara kolaboratif lintas sektor,” harapnya.  

BACA JUGA:Labirin Polkam

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyampaikan pentingnya meningkatkan literasi agar dapat membangun kesadaran yang baik bahwa pers merupakan pilar demokrasi yang perlu untuk mendapatkan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada pers agar dapat menjaga marwahnya. “Negara apabila tidak menyelamatkan ekonomi pers ini maka saya khawatir nanti akan luntur idealismenya,” katanya.

Sumber:

Berita Terkait