Bahas Kontribusi Pesantren, DPP IPI Sambangi Ponpes Wali Barokah Kediri
Suasana silaturahmi DPP IPI dengan Ponpes Wali Barokah--
KEDIRI, MEMORANDUM.CO.ID - Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kota Kediri, Senin 6 Oktober 2025.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPP IPI K.H Abdul Muhaimin dan Sekretaris Jenderal Muhammad Hermansyah tersebut dalam rangka silaturahmi serta membicarakan perekonomian pondok.
BACA JUGA:Menyemai Moderasi Beragama di Pesantren: Konseling dan Komunikasi Psikologis bagi Santri Remaja
Mini Kidi--
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPI 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 di Surabaya.
Kedatangan DPP IPI disambut oleh Ketua Ponpes Wali Barokah K.H Sunarto dan Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur Amrodji Konawi beserta Jajaran.
Kedua lembaga tersebut kemudian melakukan diskusi tentang kondisi pondok pesantren serta keterlibatan pemerintah dalam memajukan pondok pesantren yang dianggap masih minim. Selain itu, mereka juga berbicara tentang kegiatan ekonomi pesantren.
BACA JUGA:Macak Kyai Asal Lampung, Tipu Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajad Ajung Jember
Dikonfirmasi usai berkeliling Pondok Wali Barokah, Ketua DPP IPI K.H Abdul Muhaimin mengatakan, pasca terbitnya Undang-undang Pesantren peran pemerintah terhadap kemajuan pondok pesantren dinilai masih minim bahkan terkesan lambat.
Menurut Kiai Muhaimin, konsep pendidikan pesantren merupakan konsep pendidikan paling lengkap. Dalam pesantren, kata dia, ada 3 aspek yang berjalan beriringan. Yakni transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of spirituality.
"Sebenarnya pesantren sudah mendarmarbaktikan untuk bangsa ini cukup panjang, bahkan sebelum kemerdekaan. Hanya saja penghargaan atau apresiasi negara terhadap pesantren sangat minim dan sangat terlambat," katanya.
BACA JUGA:Ketua PWNU Jatim Terima Sowan PKS Jatim, Ungkap Polemik Penerapan UU Pesantren
Kiai Muhaimin juga menyorot soal keberadaan pesantren yang ia anggap hanya dimobilisasi ketika ada momen tertentu.
"Saya sedih ketika pesantren hanya dimobilisasi pada electoral moment saja. Mestinya negara mengajak lembaga-lembaga semacam ini (pesantren) dijadikan objek. Diajak bicara bagaimana kontribusi pesantren bisa memberikan untuk perbaikan bangsa ini," ungkapnya.
Sumber:
- Share:
