Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2026, Fraksi PKB Minta Perkuat Kemandirian Ekonomi Jatim
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri--
Selain itu, ia juga menekankan perlunya revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya. Menurutnya dari sekian BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, masih banyak yang belum dikelola dengan baik sehingga tak mampu memberikan sumbangan PAD yang diharapkan. “Di sisi lain, revitalisasi BUMD dan anak perusahaan perlu dilakukan agar mampu menjadi andalan PAD. BUMD ini potensinya bagus, tapi belum bisa dikelola dengan baik," ujarnya.
BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Pengusaha Sound Horeg Taati Aturan
Tak hanya itu, Multazamudz juga menyoroti persoalan perizinan tambang yang dinilainya masih lambat. Ia mendorong percepatan proses perizinan agar selaras dengan penerapan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).
“Pekerjaan rumah lain yang harus segera dilakukan Pemprov adalah percepatan perizinan tambang harus segera disinergikan agar lebih cepat prosesnya. Menyambut pemberlakuan MBLB, jika proses perizinan tambang bisa cepat, maka potensi deviden yang diterima Pemprov bisa bertambah," pungkas politisi yang akrab disapa Cak Azam.(day)
Sumber:
- Share:
