Jawa Timur Rampungkan Pendaftaran Koperasi Merah Putih, 100% Desa Tuntas SABH
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto,--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur mencatat pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di seluruh wilayah Jawa Timur telah tuntas per 30 Juni 2025 malam.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Raih Predikat Terbaik Nasional dalam Program Kekayaan Intelektual 2025
Mini Kidi--
Istansi plat merah yang dipimpin Haris Sukamto itu mengatakan bahwa sebanyak 8.494 (KD/KMP) dari 8.494 desa dan kelurahan se-Jatim telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
"Dengan capaian tersebut, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dinyatakan tuntas 100 persen mendaftarkan koperasi di daerahnya," tegas Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, Selasa 1 Juli 2025.
BACA JUGA:DJKI dan Kanwil Kemenkum Jatim Tandatangani MoU Perlindungan KI dengan Ponpes Amanatul Ummah
Pria asal Tulungagung itu menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam mewujudkan target nasional tersebut. Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan sangat menguras tenaga dan pikiran banyak mitra kerja.
"Kami tentu memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, baik dinas yang menangani koperasi, para notaris, pendamping desa dan juga tentunta para perangkat desa sebagai pendiri KD/ KMP," urainya.
BACA JUGA:Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kemenkum Jatim Evaluasi Kinerja Notaris
Sebagai pembina, Haris memberikan kredit khusus terhadap peran notaris. Menurutnya, dalam kondisi khusus seperti KD/ KMP, notaris tidak hanya sebagai pejabat publik yang pasif.
"Notaris di Jawa Timur turun langsung ke lapangan, jemput bola, untuk mempercepat proses pembentukan badan hukum koperasi," terang Haris.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Jatim Komitmen Jaga Soliditas di Akhir Masa Transisi
Bahkan, ada beberapa insiden yang melibatkan notaris saat menjalankan tugasnya di lapangan. Mulai dari kehilangan sepeda motor hingga mengalami kecelakaan lalu lintas.
"Notaris menjadi garda terdepan suksesnya pendirian badan hukum KD/ KMP di Jawa Timur, termasuk menjadi penyuluh hukum terkait perkoperasian," puji Haris.
Sumber:
- Share:
