SKK Migas-KKKS Jabanusa Perkuat Kolaborasi Bersama Stakeholder Daerah Bojonegoro Menuju Swasembada Energi

BOJONEGORO, MEMORANDUM.CO.ID– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menyelenggarakan Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025 di Semarang.

Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dan meningkatkan komunikasi intensif antara industri hulu migas dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, dengan mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”.

Mini Kidi--

Acara dihadiri Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, Wakil Bupati Grobogan H. Sogeng Prasetyo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta para kepala kantor BPN Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan. Turut hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, industri hulu migas sangat vital bagi ketahanan energi nasional dan merupakan kontributor utama penerimaan negara.

BACA JUGA:Bupati Wahono Medhayoh di Desa Bareng dan Klino, Serius Tangani Stunting dan Potensi Wisata Sekar

“Faktanya, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara kita semua,” ujarnya.

Anggono menambahkan, rapat kerja ini merupakan wujud komitmen pelaku industri hulu migas dalam mengatasi tantangan nonteknis, seperti isu pertanahan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pola pikir dan komunikasi yang baik sehingga lahir solusi konkret di lapangan.

“Forum ini adalah wadah komunikasi dua arah. Kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu hadirin terkait hal-hal yang bisa kita kerjasamakan untuk kepentingan masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasi,” imbuhnya.

BACA JUGA:1 Ton Beras Ludes, Polsek Bojonegoro Kota dan Pemuda Muhammadiyah Gelar Gerakan Pangan Murah

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan momen krusial untuk mengkaji dua pilar utama keberlanjutan operasional hulu migas, yaitu pengadaan tanah serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Keberhasilan operasional hulu migas tidak hanya diukur dari produksi, tetapi juga dari keberadaan dan penerimaan pelaku industri di tengah masyarakat.

“Keberhasilan kita sangat bergantung pada kemampuan mengelola risiko nonteknis, di mana dukungan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi fondasi utama,” kata Eka.

BACA JUGA:STTM ARFA Resmi Berdiri di Bojonegoro, Wakil Bupati: Namanya Sudah Klop dengan Putra Pak Bupati

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah yang diperoleh KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN) serta menegaskan bahwa PPM bukan sekadar formalitas, melainkan investasi sosial yang esensial.

“PPM yang efektif akan menjadi perisai sosial kita di lapangan. Ini adalah investasi untuk meraih kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang,” tegasnya.

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan komitmennya mendukung kelancaran operasi hulu migas.

“Kami bangga menjadi salah satu daerah dengan potensi migas signifikan. Keberhasilan industri ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Gerakan Pangan Murah, Polres Bojonegoro Berserta Polsek Jajaran Sediakan 30 Ton Beras Murah untuk Masyarakat

Acara dilanjutkan diskusi panel bertema pengadaan tanah dan PPM, menghadirkan Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, dan Purwanto Nugroho, Manager Departemen Stakeholder Relations PGN SAKA.

Diskusi diwarnai tanya jawab interaktif antara peserta dari pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan dengan narasumber, yang menghasilkan pemahaman serta komunikasi yang saling mendukung.

 

Dengan terlaksananya rapat kerja ini, SKK Migas optimistis sinergi antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan BPN akan semakin solid, sehingga menciptakan iklim investasi kondusif dan mempercepat pencapaian target produksi migas nasional menuju swasembada energi.

Sumber: