SURABAYA, MEMORANDUM - DPRD Surabaya tak kontra dengan rencana pemkot yang bakal mengganti 4.486 kendaraan operasional berbahan bakar minyak menjadi listrik. Namun demikian, rencana tersebut disesalkan lantaran belum dilakukan pembahasan bersama legislatif soal anggaran maupun kajiannya. Sehingga dewan menilai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi semaunya sendiri.
"Belum pernah dibahas di DPRD Surabaya. Wali kota kan begitu, sudah biasa sekarepe dewe (semaunya sendiri), kita minta jangan dibiasakan seperti itu, legislatif juga perlu diajak bicara soal kajian dan anggarannya," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya, M Machmud, Kamis, 1 Februari 2024.
Desas-desusnya, saat ini pemkot telah memulai lelang kendaraan operasional ASN tersebut. Lelang dilakukan secara bertahap. Pertama kendaraan roda dua. Lalu selanjutnya mobil.
Rinciannya yakni, kendaraan operasional berupa 77 mobil dinas pejabat, 725 mobil operasional, dan 2.665 sepeda motor.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Minta Revitalisasi THR dan TRS Jangan Jadi Wacana
Selain itu, ada pula kendaraan bukan operasional. Yakni, 67 ambulans, 485 truk, dan 467 kendaraan lain. Total kendaraan Pemkot Surabaya mencapai 4.486 unit.
"Rencana ini bagus untuk pemajuan masa depan. Sebab pada saatnya nanti akan pakai itu (listrik). Selama Surabaya bisa dan sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum sanggup, maka harus dipikirkan secara matang. Terutama soal anggarannya itu," jelas Machmud.
Di samping mengingatkan pemkot tentang kesiapan anggaran yang tak sedikit, politisi senior Demokrat ini juga mewanti-wanti pemkot dalam memilih pihak ketiga penyedia kendaraan listrik.
Machmud menegaskan, pemkot harus berhati-hati dalam memilih merek atau jenis kendaraan listrik yang akan digunakan. Sebab, baik mobil maupun motor listrik memiliki beragam model.
BACA JUGA:Sungai Pagesangan Mengenaskan, Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya: Harus Dinormalisasi Segera
"Pemkot harus hati-hati dan siap dengan arah kebijkan ini, karena motor listrik banyak modelnya. Maka rencana ini kita minta jangan sampai berdasarkan order pihak tertentu, kerja sama dengan pihak tertentu, tetapi benar-benar berdasarkan kajian," pungkas Machmud yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya ini.(bin)