BACA JUGA:Empat Fraksi DPRD Blitar Serukan Pembubaran TP2ID
BACA JUGA:Sempat Minta RP 200 Juta, Anggaran TP2ID Blitar Ditolak Dewan
"Saya lihat di berita, katanya mereka (Fraksi Golkar-Demokrat) lagi fokus cari dukungan buat 2024. Terus fokus memikirkan rakyatnya kapan? Mereka itu wakil rakyat lho. Biar masyarakat Blitar nilai sendiri, anggota dewan model begini apakah masih layak dipilih," tegas Mujianto.
BACA JUGA:Pengakuan Pejabat OPD, TP2ID Pegang Kendali Anggaran Kabupaten Blitar
BACA JUGA:TP2ID Kendalikan Pemerintahan Kabupaten Blitar, Seruan Hak Angket Terus Bergema
Sebelumnya, kepada memorandum.disway.id, Ketua Fraksi Golkar-Demokrat, Suswati, mengaku fraksinya belum berpendapat mengenai hak angket maupun interpelasi, lantaran anggotanya masih sibuk mencari dukungan di dapil masing-masing untuk 2024.
BACA JUGA:Beberapa Anggota Mundur, TP2ID Kabupaten Blitar Terancam Bubar
BACA JUGA:Diduga Intervensi OPD, Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Bantah Panggil Beberapa Kepala Dinas
“Belum berpendapat. Saya belum sempat mengumpulkan teman-teman anggota fraksi. Masing-masing sibuk di dapil mencari dukungan, konsentrasi di 2024 mas,” ucap Suswati.
Sebagai informasi, pada Rabu, 8 November 2023, Fraksi GPN akhirnya memutuskan sikap politiknya, dengan mendukung digunakannya hak angket terhadap Bupati Blitar Mak Rini.
BACA JUGA:Diduga Intervensi OPD, Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Bantah Panggil Beberapa Kepala Dinas
BACA JUGA:Respon Kabar TP2ID Kabupaten Blitar Intervensi OPD, Ketua Komisi III: Bubarkan Saja
Ditunjukkan dengan pengajuan draf hak angket mereka, yang ditandatangani 8 dari 10 anggota Fraksi GPN, kepada pimpinan dewan.
"Ya, sudah kami ajukan ke pimpinan. Yang tanda tangan 8 dari 10 orang anggota. Dari Gerindra semuanya tanda tangan, 6 orang. Lalu dari PKS 1 orang dan Nasdem 1 orang," kata Ketua Fraksi GPN, Sugianto melalui pesan WhatsApp.
Dengan bergabungnya 8 orang tersebut, total anggota DPRD Kabupaten Blitar yang mendukung hak angket sebanyak 34 orang, yang berasal dari 3 fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan (19 anggota), PAN (7 anggota), dan GPN (8 anggota).
Kini, ketiga fraksi tersebut kompak mendukung hak angket terkait kasus sewa rumah dinas (rumdin) wakil bupati (wabup), yang terungkap menyewa rumah pribadi Rini Syarifah dengan APBD Kabupaten Blitar 2021-2022, senilai Rp 490 juta.